Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik dan tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak persoalan global maupun nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam forum bertajuk “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” kata Puan.
Puan Soroti Pentingnya Peran Perempuan dalam Kebijakan Negara
Puan mengatakan tantangan global seperti ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga persoalan keamanan manusia menuntut keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan negara.
Menurutnya, penguatan peran perempuan tidak cukup hanya melalui representasi politik semata.
“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Puan menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjembatani parlemen dengan pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional dalam memperkuat agenda pemberdayaan perempuan.
Ia juga menekankan pentingnya ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata di masyarakat.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” katanya.
KPPRI Perkuat Advokasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPPRI Sarifah Ainun Jariyah mengatakan pihaknya akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kebijakan yang berdampak langsung bagi perempuan dan anak.
“Jadi, bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya,” ujar Sarifah.
KPPRI juga akan memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, NGO, serta mitra internasional guna memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan demokrasi inklusif.
Ketua Panitia Forum KPPRI Amelia Anggraini menambahkan perspektif perempuan sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik di tengah tantangan ekonomi, transformasi digital, dan perubahan sosial.
“Perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” kata Amelia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
