Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas pengalaman menghadapi krisis ekonomi 2008 serta langkah antisipasi terhadap tantangan ekonomi global saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dirinya mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan tersebut.
" Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia," ungkap Airlangga.
Tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
Airlangga menyebut para tokoh tersebut membagikan pengalaman mereka saat menghadapi krisis ekonomi pada periode 2004 hingga 2014.
" Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," kata Airlangga.
Bahas Inflasi dan Gejolak Nilai Tukar
Airlangga mengatakan salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah kondisi inflasi dan gejolak nilai tukar rupiah pada 2005.
Ia menyebut inflasi pada saat itu sempat mencapai sekitar 17 persen ketika harga minyak dunia menembus 140 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada lonjakan inflasi hingga 27 persen.
Meski demikian, Airlangga menilai kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding masa krisis sebelumnya.
Menurutnya, fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dengan depresiasi rupiah yang hanya berada di kisaran 5 persen.
" Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen. Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," ujar Airlangga.
Pemerintah Diminta Perkuat Sektor Keuangan
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga meminta pemerintah memantau regulasi untuk memperkuat sektor keuangan nasional.
Pemerintah diminta menjaga prinsip kehati-hatian atau prudential perbankan serta mengkaji penguatan permodalan bank.
" Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat," kata Airlangga.
Burhanuddin Abdullah mengatakan diskusi tersebut berfokus pada pengalaman masa lalu yang dinilai relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
" Diskusi cerita masa lalu, ada peristiwa yang dulu juga pernah terjadi dan bisa dijadikan pelajaran sekarang," ujar Burhanuddin.
Ia mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 126 persen pada 2005 yang dipicu faktor eksternal.
" Dulu di dalam negeri yang menaikkan, itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya, eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang. Mungkin cara penanganannya yang harus di-refine gitu," ungkapnya.
Burhanuddin menegaskan pembahasan dalam pertemuan tidak secara spesifik membahas nilai tukar rupiah.
Menurutnya, fokus utama adalah dampak global terhadap perekonomian nasional serta pentingnya koordinasi fiskal dan moneter.
" Di pemerintah lah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneter bagaimana, secara teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini," kata Burhanuddin.
- Penulis :
- Arian Mesa
