Pantau - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengingatkan komunikasi kebijakan yang transparan dan tidak tergesa-gesa menjadi faktor utama keberhasilan pembentukan badan ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ekonom Soroti Pentingnya Kepercayaan Pasar
Fakhrul menilai pemerintah tengah membangun arsitektur baru pengelolaan devisa ekspor agar lebih terintegrasi dengan pembiayaan domestik, stabilitas rupiah, dan agenda hilirisasi nasional.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan banyak negara untuk menjaga ketahanan eksternal dan memaksimalkan dampak ekonomi dari sumber daya alam nasional.
“Kalau dieksekusi dengan tetap mengedepankan prinsip pasar yang berlaku umum, transparan, dan komunikasinya sangat baik, maka ini bisa menjadi momentum perbaikan struktural neraca pembayaran Indonesia. Tetapi kalau komunikasi dan implementasinya buruk, pasar bisa membaca ini sebagai peningkatan kontrol negara yang terlalu agresif terhadap sektor ekspor,” kata Fakhrul di Jakarta, Senin.
Ia mencontohkan keberhasilan Korea Selatan melalui Korea Export-Import Bank atau KEXIM yang menjadi tulang punggung pembiayaan ekspor industri strategis tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Fakhrul juga menyinggung model China melalui Sinosure yang memberikan perlindungan asuransi kredit ekspor dan mendukung ekspansi perusahaan nasional ke pasar global.
Namun, menurut dia, Indonesia tetap harus menjaga kredibilitas pasar dan menghindari persepsi negara terlalu mendominasi mekanisme perdagangan.
Risiko DSI terhadap Rupiah dan Iklim Investasi
Fakhrul mengingatkan pembentukan PT DSI juga memiliki sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.
Ia menyebut risiko pertama berkaitan dengan stabilitas neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah apabila pelaku industri komoditas merasa terdapat ketidakpastian kebijakan.
“Indonesia masih sangat bergantung pada commodity inflow untuk menopang eksternal sektor kita. Kalau produksi atau ekspor terganggu karena persepsi ketidakpastian meningkat, maka tekanan terhadap neraca pembayaran bisa muncul. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi rupiah justru dapat terjadi lebih lanjut,” ujarnya.
Risiko kedua berkaitan dengan persepsi sovereign risk dan penilaian lembaga pemeringkat global terhadap kualitas institusi dan konsistensi kebijakan Indonesia.
“Pasar global dan lembaga rating akan melihat apakah kebijakan ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan eksternal, atau justru menciptakan distorsi baru. Kalau mekanismenya dianggap tidak market-friendly atau terlalu opaque, maka persepsi risiko Indonesia bisa meningkat,” katanya.
Selain itu, Fakhrul mengingatkan agar pembentukan badan baru tidak menambah birokrasi dan biaya tinggi di sektor ekspor sumber daya alam.
“Jangan sampai niat memperkuat negara malah diterjemahkan di lapangan sebagai tambahan biaya, tambahan approval, atau ketidakjelasan mekanisme. Indonesia sudah cukup lama berjuang mengurangi high-cost economy di sektor sumber daya alam,” ucapnya.
Meski demikian, Fakhrul menilai arah kebijakan penguatan devisa dan pengamanan rantai pasok strategis tetap penting dilakukan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
