Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang telah disetujui, termasuk dukungan anggaran pemulihan senilai Rp100,1 triliun.
Dasco menyampaikan hal itu usai memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” kata Dasco.
Koordinasi Pemulihan Pascabencana
Koordinasi dilakukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi serta rencana kerja kementerian dan lembaga terkait dapat berjalan optimal dan terintegrasi.
Pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,” ujar Dasco.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari sinergi DPR RI dan pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran.
Sejumlah anggota DPR RI turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian.
Hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, serta Kepala Danantara Dony Oskaria.
Anggaran Difokuskan untuk Infrastruktur dan Hunian
Tito Karnavian merinci total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang disepakati mencapai Rp100,1 triliun dan telah mendapat persetujuan pemerintah serta dukungan penuh dari Satgas DPR RI.
Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun dengan fokus pada pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian.
Pada tahun 2027, alokasi anggaran sebesar Rp32,9 triliun.
Sedangkan tahun 2028 dialokasikan anggaran sebesar Rp28,2 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menjadi instansi dengan alokasi terbesar yakni Rp69 triliun selama tiga tahun untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia memperoleh alokasi Rp7,4 triliun yang difokuskan untuk percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” kata Tito Karnavian.
- Penulis :
- Shila Glorya
