Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kuota pendidikan gratis bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Tahun Akademik 2026/2027.
Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan afirmasi dalam penerimaan peserta didik baru jalur Anak Pelaku Utama (APU) di satuan pendidikan vokasi KKP.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan kuota afirmasi khusus itu dialokasikan lebih dari 10 persen dari total penerimaan jalur APU tahun 2026.
“Dari total 1.310 kuota afirmasi APU pada 2026, sebanyak 150 kursi diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera,” kata Nyoman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Program Afirmasi untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Nyoman menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan membantu percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi keluarga nelayan, pembudi daya ikan, petambak, dan pelaku usaha perikanan.
Ia menegaskan KKP ingin memastikan anak-anak dari keluarga pelaku utama sektor kelautan dan perikanan tetap dapat melanjutkan pendidikan meski berada dalam kondisi sulit akibat bencana.
Menurut dia, pendidikan vokasi KKP diharapkan mampu menjadi sarana pemulihan sekaligus penguatan kapasitas generasi muda di sektor kelautan dan perikanan.
Tersedia di Politeknik hingga SUPM
Program afirmasi tersebut tersedia di berbagai satuan pendidikan vokasi KKP pada jenjang pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah.
Pada jenjang pendidikan tinggi, kesempatan tersedia di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), serta delapan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Bitung, Bone, Dumai, Jembrana, Karawang, Pangandaran, Kupang, dan Sorong.
Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah, program afirmasi dibuka melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Waiheru, Pontianak, dan Sorong.
KKP menilai kebijakan afirmatif tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
Selain itu, KKP mengajak pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membantu menyebarluaskan informasi program tersebut agar menjangkau masyarakat terdampak secara luas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
