Pantau - Wakil Ketua Badan Anggaran sekaligus Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan mengajak seluruh elemen bangsa kembali menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan politik di tengah meningkatnya kebisingan politik yang dinilai mengaburkan fokus terhadap persoalan strategis nasional.
Dalam tulisan reflektif memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Johan menilai ruang publik saat ini semakin dipenuhi pertarungan narasi, pencitraan politik, dan perdebatan yang kerap mengabaikan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, Indonesia memang berhasil menjaga demokrasi dan stabilitas politik, namun tantangan baru muncul ketika energi masyarakat terserap dalam perdebatan yang tidak produktif.
Politik Harus Kembali Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Johan menegaskan demokrasi tidak hanya soal mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga harus bertumpu pada etika, tanggung jawab, dan kepentingan umum.
Ia menilai politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan elektoral berpotensi kehilangan legitimasi moral.
Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi koreksi terhadap praktik politik yang semakin pragmatis.
Ia menjelaskan sila pertama mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.
Sementara sila kedua dan ketiga menekankan pentingnya menjunjung kemanusiaan dan menjaga persatuan bangsa.
Sedangkan sila keempat dan kelima mengarahkan seluruh proses politik untuk mewujudkan kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Karena itu, revitalisasi Pancasila pada dasarnya adalah upaya mengembalikan politik kepada tujuan mulianya sebagai sarana melayani rakyat,” ungkap Johan.
Pancasila Dinilai Relevan Hadapi Tantangan Zaman
Johan menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, kesenjangan sosial, hingga transformasi digital.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memberikan perlindungan kepada petani, nelayan, peternak, dan masyarakat pedesaan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, Johan juga menilai nilai kemanusiaan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman untuk menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial.
Dorong Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Nyata
Johan menegaskan tantangan terbesar bukan terletak pada pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, melainkan pada penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, Pancasila harus diwujudkan dalam penyusunan kebijakan publik, pengelolaan anggaran negara, penegakan hukum, pendidikan, dan pelayanan publik.
Bagi pemimpin, pengamalan Pancasila berarti menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan.
Bagi masyarakat, pengamalan Pancasila diwujudkan melalui sikap menjaga persaudaraan, menghormati hukum, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
“Sudah saatnya kita menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai arah dan pedoman dalam setiap langkah pembangunan bangsa,” tegas Johan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
