HOME  ⁄  Nasional

Benny Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Benny Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Foto: Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman (sumber: DPR RI)

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama akademisi, Benny K. Harman, menyoroti tujuh persoalan mendasar yang dinilai perlu dibenahi dalam sistem pemilu Indonesia guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang berkualitas.

Fokus Pembenahan Sistem Pemilu

Benny menegaskan reformasi sistem pemilu tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga harus menyelesaikan persoalan yang menjadi penyebab rendahnya kualitas demokrasi elektoral.

Ia meminta masukan akademisi terkait berbagai isu strategis yang memengaruhi kualitas hasil pemilu, baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD, maupun kepala daerah.

"Bagaimana membangun sistem pemilu yang lebih berkualitas dan lebih menjamin bahwa hasil yang dihasilkan juga berkualitas, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD maupun kepala daerah. Ini yang menurut saya harus menjadi fokus pembenahan kita," kata Benny.

Persoalan pertama yang disorot adalah praktik politik uang yang masih marak terjadi dalam pemilu.

Persoalan kedua adalah tingginya biaya pemilu yang dinilai menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.

Benny meminta pandangan akademisi mengenai alternatif solusi untuk mengurangi biaya politik, termasuk kemungkinan pembiayaan beberapa kebutuhan pemilu melalui APBN.

"Kalau politik uang dan mahalnya biaya pemilu tidak bisa kita cegah, maka pembicaraan tentang pemilu yang berkualitas hanya akan menjadi impian belaka," ujarnya.

Persoalan ketiga yang menjadi perhatian adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Menurut Benny, semakin tinggi ambang batas parlemen, semakin banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.

"Kalau ada usulan menaikkan ambang batas menjadi 7 persen misalnya, bagaimana dengan suara yang hilang? Ini yang perlu kita pikirkan bersama karena jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi sangat besar," katanya.

Netralitas Aparatur hingga Sengketa Pemilu

Benny juga menyoroti perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup.

Ia menilai sistem proporsional terbuka memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih wakil secara langsung, namun juga memunculkan persaingan internal yang ketat di antara calon dalam partai yang sama.

Menurutnya, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji secara mendalam sebelum ditetapkan sebagai kebijakan politik.

Persoalan berikutnya adalah penguatan norma netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kita perlu merumuskan norma yang lebih jelas dan tegas mengenai netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu," ungkapnya.

Benny turut menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang dinilai perlu dievaluasi agar lebih efektif dan efisien.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pembenahan akurasi data pemilih dan pemanfaatan teknologi informasi oleh KPU karena persoalan daftar pemilih masih kerap muncul pada setiap pemilu.

Ia juga menilai kualitas pemilu sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

"Bicara tentang kualitas pemilu sesungguhnya juga bicara tentang penguatan lembaga-lembaga pengawas, termasuk Bawaslu. Kalau pengawasannya lemah, maka sulit mewujudkan pemilu yang berkualitas," tegasnya.

Demokrasi Harus Tetap Mewakili Rakyat

Pada bagian akhir, Benny mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dari pengaruh kelompok berkekuatan ekonomi yang berpotensi mengintervensi proses politik dan lembaga perwakilan.

Menurutnya, pembenahan sistem pemilu harus memastikan parlemen benar-benar menjadi representasi rakyat dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan segelintir pihak.

"Bagaimana kita membangun sistem yang mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Untuk itu kami membutuhkan masukan yang objektif dan konstruktif dari para ahli," tutup Benny.

Penulis :
Shila Glorya