Pantau - Badan Pengkajian MPR RI membahas langkah strategis menghadapi depresiasi rupiah yang mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat dalam Focus Group Discussion (FGD) di Cibubur, Kota Bekasi, Selasa (2/6/2026), dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
MPR Ingatkan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik dan Investor
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring mengatakan pelemahan rupiah menjadi sinyal serius yang harus direspons pemerintah melalui kebijakan yang tepat dan komunikasi publik yang kredibel.
"Rakyat, pengamat, akademisi, negara asing, hingga investor sedang menunggu dan memperhatikan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi ini. Kebijakan, sikap, serta pernyataan kita yang diumumkan di media akan memberikan pasokan informasi (feeding) bagi mereka terkait kredibilitas, soliditas, dan kapasitas ekonomi Indonesia. Ini menyangkut trust (kepercayaan)," ujar Tifatul.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, turut memberikan tekanan terhadap harga minyak dunia dan perekonomian nasional.
Tifatul menilai pemerintah perlu fokus pada substansi persoalan ekonomi agar kepercayaan masyarakat dan investor tetap terjaga di tengah gejolak yang terjadi.
Pakar Nilai Pelemahan Rupiah Dipicu Faktor Domestik
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pelemahan rupiah bukan semata akibat kondisi global, melainkan dipengaruhi krisis kepercayaan terhadap kondisi ekonomi domestik.
"Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang utama di dunia. Terhadap dolar Australia kita melemah 15,87 persen, dengan yuan Tiongkok 11 persen, bahkan terhadap rupee India kita melemah 1,58 persen. Jadi, ini membantah narasi bahwa pelemahan ini adalah permasalahan global. Ini adalah krisis kepercayaan domestik. Masalahnya ada di kita," tegas Wijayanto.
Ia menjelaskan dalam enam bulan terakhir rupiah terdepresiasi 7,29 persen terhadap dolar AS dan melemah terhadap 86 persen mata uang dunia.
Wijayanto juga menyoroti keluarnya modal asing dari pasar domestik yang mencapai Rp54 triliun serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
"Tahun 2026 kita harus mengeluarkan Rp1.430 triliun untuk membayar bunga dan pokok utang. Bunganya saja Rp599 triliun, belum ditambah utang baru untuk membiayai defisit. Total tahun 2026 pemerintah harus menerbitkan utang Rp1.700 triliun. Ini yang membuat investor khawatir dan takut membeli surat utang kita. Akibatnya tidak ada capital inflow, dan rupiah pun melemah," ungkapnya.
FGD tersebut merekomendasikan perbaikan fiskal, reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, penguatan pasar keuangan domestik, sinkronisasi APBN dan APBD, serta peningkatan nilai tambah ekspor untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional dan mengurangi dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
