Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusun blueprint penguatan kapasitas dinas PU di daerah agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menangani pembangunan dan pemulihan infrastruktur, termasuk saat menghadapi bencana.
Permintaan tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Soroti Kesenjangan Kapasitas Daerah
Erna menilai masih terdapat kesenjangan kapasitas kelembagaan yang cukup lebar antara Kementerian PU dan dinas-dinas PU di daerah, baik dari sisi kompetensi teknis, kelembagaan, maupun kemampuan pendanaan.
“Saya melihat ada asimetris kapasitas kelembagaan antara Kementerian PU dan dinas-dinas PU di daerah. Hal itu terlihat dari progres penanganan 52 bendungan yang baru mencapai 8 persen, serta 65 daerah irigasi kabupaten/kota yang masih berada di angka 5 persen,” ujarnya.
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem tersebut, keberhasilan pemerintah pusat dalam memulihkan infrastruktur nasional pascabencana belum sepenuhnya tercermin pada penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan.
“Kita juga tidak menginginkan bahwa Kementerian PU ini nanti menjadikan kontraktor darurat saja ketika ada bencana. Karena itu perlu ada penguatan kapasitas agar daerah lebih mandiri," tegasnya.
Transfer Pengetahuan dan Teknologi
Legislator dari Daerah Pemilihan Bengkulu itu juga menilai setiap proyek yang dikerjakan Kementerian PU di daerah harus menjadi sarana transfer pengetahuan dan teknologi kepada aparatur daerah.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan pemerataan kemampuan teknis sekaligus memperkuat kualitas pelayanan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
“Tentu ini harus dibuat blueprint-nya. Sehingga, tidak ada ketimpangan yang begitu jauh. Ini bisa membuat dinas-dinas PU di daerah itu juga mandiri dan tidak terus berharap dari Kementerian PU atau pemerintah pusat,” ungkap Erna.
Ia berharap penyusunan blueprint penguatan kelembagaan tersebut dapat menjadi landasan bagi peningkatan kapasitas dinas PU daerah agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
