Pantau - Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI menyoroti dampak nyata depresiasi rupiah terhadap masyarakat dan mendesak penghentian tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional" di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).
Pelemahan Rupiah Dinilai Berdampak Langsung ke Masyarakat
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring mengatakan pelemahan ekonomi tercermin dari meningkatnya harga tiket pesawat dan kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat.
"Sektor penerbangan terganggu dan harga tiket naik. Saya biasanya naik Garuda ke Kualanamu kelas ekonomi harganya Rp2,1 juta, sekarang sudah Rp2,8 juta. Kalau lagi padat (peak season) bisa di atas Rp3 juta. Harga-harga barang pokok juga naik. Sembako seperti beras, biasanya harganya Rp8.000 per liter, sekarang sudah Rp11.000 untuk beras yang biasa dikonsumsi masyarakat," ujarnya.
Tifatul juga mengkritik ekspansi minimarket berjaringan yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha kecil di daerah.
"Fenomena minimarket berjaringan ini membuat segalanya mau diraup secara konglomerasi, sehingga tidak memberi napas kepada pedagang kecil di bawah. Saya katakan, satu minimarket swasta di suatu daerah bisa mematikan 20 warung milik kelompok masyarakat sekitarnya," ungkapnya.
Pakar Soroti Proyek Ganda dan Lemahnya Sinkronisasi
Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Idel Eprianto, menilai lemahnya sinkronisasi program antarlevel pemerintahan menjadi penyebab inefisiensi anggaran nasional.
"Fakta di lapangan menunjukkan sering kali ditemukan satu proyek atau program yang sama diklaim dan dikerjakan bersamaan oleh program provinsi, program kabupaten, dan dana desa. Hal ini terjadi karena masing-masing tingkatan pemerintah daerah saling mengejar pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mereka sendiri secara sektoral tanpa adanya integrasi yang padu," katanya.
Ia juga mengkritik praktik penempatan pejabat daerah yang lebih mengutamakan kedekatan politik dibanding kompetensi.
"Ketika seseorang menjadi bupati, nanti yang menjabat itu biasanya dari kalangan tim sukses. Realitanya, karena butuh energi politik setelah menang, akhirnya jabatan-jabatan strategis itu diberikan kepada tim suksesnya. Ini salah satu kekeliruan kita," tegas Idel.
Menurutnya, dampak depresiasi rupiah juga dirasakan hingga ke tingkat desa melalui kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.
"Ini adalah persoalan dari bawah, dan gejolak dolar ini pasti berpengaruh sampai ke tingkat akar rumput. Jadi keliru kalau kita mengatakan orang desa tidak terkena dampak karena tidak memakai dolar," ujarnya.
FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya memperkuat sinkronisasi APBN dan APBD, memperdalam pasar keuangan domestik, meningkatkan nilai tambah ekspor, serta memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar rupiah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
