Pantau - Anggota Badan Pengkajian MPR RI KH Maman Imanul Haq menyoroti maraknya tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah serta tingginya kebocoran anggaran publik dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional" di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).
Kritik Dominasi Program Pusat terhadap Daerah
KH Maman Imanul Haq menilai banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan karena sejumlah program strategis diambil alih pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas daerah.
"Hari ini pemerintahan daerah memang agak kesulitan karena banyak sekali programnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada daerah yang mencoba kreatif mengakomodasi program pusat tersebut, tetapi problemnya kapasitas daerah tidak sesuai. Tantangan menjadi kepala daerah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika dana desa dan anggaran lainnya masih longgar," ujarnya.
Ia juga mengkritik pelaksanaan sejumlah program yang dinilai tidak melibatkan aspirasi masyarakat setempat.
"Contohnya di tempat saya di Jatiwangi, koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter atau 'militeristik' seperti ini sekarang nyata terjadi di depan kita," ungkapnya.
Soroti Kebocoran Bansos dan Subsidi Energi
Dalam forum tersebut, KH Maman juga menyinggung dampak pelemahan rupiah terhadap pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan penyaluran bantuan sosial.
"Kemampuan kita membayar layanan Masyair itu berada di level bawah, di bawah Myanmar dan Filipina. Jadi kalau ada keluhan jemaah haji kita menderita, ya karena bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan yang bersifat populis, bukan pelayanan terbaik," katanya.
Ia mengungkapkan tingkat kebocoran anggaran bantuan sosial mencapai angka yang signifikan akibat persoalan validasi data dan tata kelola distribusi.
"Di Komisi VIII, kita melihat tingkat kebocoran bansos itu mencapai 45 persen atau sekitar Rp17 triliun. Ditambah lagi subsidi energi yang berkisar Rp100 triliun hingga Rp140 triliun. Ini akibat masalah validasi data dan permainan anggaran," ujar KH Maman.
Menurutnya, digitalisasi sistem penyaluran bantuan melalui teknologi seperti QRIS atau skema poin digital dapat menjadi solusi untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi.
FGD Badan Pengkajian MPR RI tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan sinkronisasi APBN dan APBD, pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan fundamental ekonomi nasional, serta peningkatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menghadapi tekanan depresiasi rupiah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
