DPR Nilai Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Dilakukan Sesuai Kebutuhan dan Dinamika Global

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dilakukan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dinamika politik global yang terus berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6), menanggapi berbagai kritik terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden.

DPR Sebut Diplomasi Harus Fleksibel

Dasco mengatakan pemerintah memiliki strategi tersendiri dalam merancang hubungan luar negeri sehingga tidak dapat dibatasi oleh jumlah maupun jadwal kunjungan tertentu.

"Mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali-harus sekian kali. Karena itu dinamis," katanya.

Menurut dia, kondisi geopolitik global saat ini turut memengaruhi berbagai sektor di dalam negeri sehingga pemerintah perlu menyesuaikan langkah diplomasi dengan perkembangan yang terjadi.

Ia menilai pembatasan jumlah maupun durasi kunjungan luar negeri Presiden bukanlah persoalan yang substantif.

"Pembatasan-pembatasan, apalagi yang berkaitan dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif," ujarnya.

Kritik Dinilai Perlu Jadi Pertimbangan

Meski demikian, Dasco mengakui kritik dan saran terkait substansi kebijakan luar negeri tetap perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.

Ia mengatakan masukan yang bersifat substantif akan mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan.

"Jadi, saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang," katanya.

Dasco juga menjelaskan bahwa kunjungan mendadak yang dilakukan Presiden pada kondisi tertentu merupakan respons terhadap situasi yang membutuhkan tindakan cepat.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritisi sejumlah aspek perjalanan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari pembiayaan kunjungan, jumlah rombongan, transparansi jadwal, frekuensi lawatan ke berbagai negara dalam 1,5 tahun terakhir, hingga usulan agar pertemuan dengan kepala negara lain lebih banyak dilakukan melalui forum internasional.