Pantau - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bantuan pangan pemerintah ke depan akan disesuaikan dengan komoditas yang sedang mengalami surplus produksi sehingga tidak selalu berupa beras dan Minyakita, melainkan dapat mencakup telur maupun bahan pokok lainnya.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat petani serta peternak ketika terjadi kelebihan produksi yang berpotensi menekan harga pasar.
"Jadi misalnya ketika harga telur itu sedang turun, maka bantuan pangan tidak mesti Minyakita atau beras, tapi bisa juga telur. Jadi ini dalam rangka menyerap produk-produk makanan kita atau produk bahan pokok kita, yang memang produksinya sekarang nambah," ujar Budi di Jakarta, Kamis.
Pemerintah Fokus Serap Surplus Telur
Budi menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan langkah penyerapan telur menyusul turunnya harga komoditas tersebut di sejumlah daerah, terutama di Blitar, Jawa Timur.
Pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut menyerap produksi telur dari peternak lokal.
Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengangkat harga telur agar kembali mendekati harga eceran tertinggi (HET) sekaligus menjaga kesejahteraan peternak.
Menurut Budi, produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen sehingga diperlukan pengaturan penyerapan yang lebih optimal.
"Sekarang surplus 12 persen untuk telur sehingga ini bagus buat peternak. Dan penyerapannya sebenarnya ada, tinggal kita mengatur manajemennya untuk SPPG dengan baik, sehingga telur bisa terserap dengan baik," jelasnya.
Program MBG Jadi Instrumen Penyerapan
Selain telur, pemerintah juga akan menerapkan pola serupa terhadap komoditas pangan lain yang mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan.
Budi menyebut apabila harga daging ayam turun di bawah HET, BGN akan didorong untuk meningkatkan penyerapan melalui Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh SPPG.
Menurutnya, fleksibilitas dalam penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan hasil produksi petani dan peternak terserap dengan baik di pasar domestik.
Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pelaku sektor pangan nasional saat terjadi fluktuasi produksi maupun harga komoditas pokok.
- Penulis :
- Aditya Yohan
