Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau menyusul proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.
Puan menekankan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan yang berisiko terdampak asap karhutla.
Perlindungan Warga Harus Jadi Prioritas
Puan meminta pemerintah memastikan kesiapan perlindungan bagi lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit penyerta.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih di kawasan padat penduduk, sekolah, dan posyandu yang dilengkapi sistem filtrasi partikulat memadai.
Selain itu, Puan meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” katanya.
Puan menilai potensi peningkatan karhutla dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat sehingga diperlukan mitigasi menyeluruh, termasuk penguatan layanan kesehatan.
Tambah Armada Water Bombing dan Layanan Kesehatan
Puan meminta pemerintah memastikan biaya pengobatan akibat dampak karhutla dapat ditanggung BPJS Kesehatan agar tidak membebani masyarakat.
Ia juga meminta fasilitas kesehatan menyiapkan stok obat inhalasi, oksigen portabel, serta distribusi masker berstandar SNI bagi kelompok rentan.
“Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” ujarnya.
Puan turut meminta peningkatan sarana pemadaman kebakaran serta kesiapan evakuasi medis melalui jalur udara di wilayah terpencil.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak serta memperkuat upaya pemulihan lahan dan infrastruktur pascakarhutla.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 15.031,58 hektare sepanjang periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026, sementara 11 daerah di provinsi itu telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
- Penulis :
- Aditya Yohan
