Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan kembali operasional Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) pada Kamis, 4 Juni 2026, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan agenda iklim nasional sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak.
Ia mengungkapkan, "Keberhasilan penanganan perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang kita susun."
Ia menambahkan bahwa faktor penting lainnya adalah kemampuan membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan.
RKKIK dihadirkan sebagai rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berkonsultasi, berbagi pengalaman, serta membangun kerja sama guna mendukung pencapaian target iklim nasional secara lebih efektif.
RKKIK Jadi Pusat Kolaborasi dan Pengetahuan Iklim
Jumhur berharap RKKIK menjadi tempat bertemunya ide, pengetahuan, pengalaman, dan berbagai solusi terkait perubahan iklim.
Ia menginginkan fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat pengetahuan mengenai isu iklim dan karbon.
Selain itu, RKKIK juga diharapkan menjadi pusat konsultasi bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda perubahan iklim.
Fasilitas tersebut ditargetkan menjadi pusat kolaborasi yang memperkuat kerja sama antarinstansi dan sektor.
RKKIK juga dirancang sebagai pusat inovasi yang mampu mendukung agenda iklim Indonesia secara nyata.
Pengoperasian kembali RKKIK dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.
Dukung Target NDC dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto menjelaskan bahwa RKKIK dirancang sebagai wadah konsultasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.
RKKIK berperan menjembatani kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan kebijakan iklim dan karbon.
Ary mengungkapkan, "RKKIK merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia."
Melalui layanan konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, dan layanan teknis, RKKIK diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta mendukung implementasi kebijakan perubahan iklim dan karbon.
Pengembangan kerja sama antarinstansi dan antarlembaga juga menjadi salah satu fokus utama yang dijalankan melalui fasilitas tersebut.
Ke depan, RKKIK akan menjadi pusat layanan dan kolaborasi untuk berbagai agenda strategis yang mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
RKKIK juga akan mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon, pengelolaan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), serta Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Selain itu, fasilitas tersebut diharapkan menjadi sarana fasilitasi kerja sama internasional dan pendanaan iklim internasional.
Secara keseluruhan, pengoperasian kembali RKKIK ditujukan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, kapasitas, dan inovasi lintas sektor dalam mendukung target pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
