Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Maluku untuk memperkuat pengembangan sektor maritim, mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta mengevaluasi capaian program prioritas nasional.
Ribka menilai Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah maupun nasional.
Ia menyebut potensi tersebut mencakup sumber daya di wilayah laut, sumber daya bawah laut, perikanan tangkap, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara.
"Kami melihat Maluku memiliki potensi yang sangat besar, terutama di sektor maritim. Potensi yang ada di atas laut maupun di bawah laut harus dikelola secara optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ribka.
Menurutnya, pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Maluku diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri Soroti Serapan Anggaran Daerah
Ribka juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan berbagai program strategis pemerintah pusat.
Ia menjelaskan fokus pembangunan pemerintah saat ini meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski demikian, Wamendagri menyoroti realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku yang masih rendah.
Ribka meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran agar dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
"Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Ekonomi Maluku Tumbuh dan Capaian PSN Tembus 88 Persen
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah pusat.
Hendrik menyampaikan pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 mencapai 5,44 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 5,34 persen atau naik 0,10 poin persentase.
Ia juga melaporkan tingkat kemiskinan di Maluku turun dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025.
Menurut Hendrik, dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau sekitar 88 persen.
"Dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau sekitar 88 persen. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan nasional," ujar Hendrik.
Capaian PSN di Maluku meliputi program pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, serta pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan.
Pemprov Usulkan Percepatan Sejumlah Proyek Strategis
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku meminta dukungan Kemendagri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis yang dinilai menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek yang diusulkan meliputi pembangunan Maluku Integrated Port, pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, percepatan pengembangan proyek gas abadi Blok Masela, dan penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.
Hendrik menegaskan proyek-proyek tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mengembangkan ekonomi maritim nasional.
Kunjungan kerja Wamendagri diharapkan semakin memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, mempercepat pembangunan di Maluku, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi Maluku sebagai wilayah kepulauan strategis, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Shila Glorya
