Pantau - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kamis (4/6/2026). Meski memberikan persetujuan, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
PDI Perjuangan Soroti Keberlanjutan Fiskal
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Haris Turino, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan berbagai program prioritas nasional.
Ia mengatakan, "Prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara."
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan dukungan anggaran yang memadai, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi tersebut juga menyoroti target pendapatan negara tahun 2027 sebesar 11,8–12,4 persen terhadap PDB yang dinilai masih jauh dari target 18 persen terhadap PDB pada 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN.
Selain mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, PDI Perjuangan meminta agar belanja negara tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, serta mengevaluasi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fraksi Lain Dorong Pertumbuhan dan Jaga Ruang Fiskal
Fraksi Partai Golkar yang diwakili Nurul Arifin menilai KEM-PPKF 2027 harus menjadi peta jalan pembangunan nasional yang mampu menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan produktivitas belanja pemerintah, memperkuat investasi, dan mendorong ekspor.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Muhammad Kadafi menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen mencerminkan optimisme tinggi pemerintah untuk keluar dari tren pertumbuhan sekitar lima persen yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Muhammad Kadafi mengatakan, "Fraksi PKB menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen dalam KEM-PPKF 2027 menunjukkan optimisme yang tinggi dari pemerintah terhadap kemampuan ekonomi Indonesia."
Fraksi Partai Gerindra melalui Wihadi Wijanto serta Fraksi PAN yang diwakili Abdul Hakim Bafagih juga menyatakan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dinilai realistis dan terukur.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Charles Meikyansyah memberikan perhatian pada asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). NasDem mengusulkan asumsi ICP dinaikkan dari kisaran 70–90 dolar AS per barel menjadi 90–105 dolar AS per barel serta mendorong peningkatan lifting minyak hingga 615 ribu barel per hari.
Demokrat dan PKS Ingatkan Risiko Utang
Fraksi Partai Demokrat melalui Marwan Cik Hasan menyoroti target defisit APBN 2027 sebesar 1,80–2,40 persen terhadap PDB dan menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal untuk mendukung agenda prioritas nasional.
Marwan Cik Hasan mengatakan, "Dengan defisit yang menyempit, beban bunga utang menjadi titik rawan keberlanjutan sehingga efektivitas belanja menjadi semakin penting."
Sementara itu, Fraksi PKS yang diwakili Slamet menyoroti penguatan Ekonomi Pancasila dan menilai pengelolaan sumber daya alam nasional belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distribusi kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
PKS menyetujui target defisit APBN sebesar 1,80–2,40 persen terhadap PDB, namun mengingatkan pemerintah mengenai tingginya beban utang yang tercatat mencapai Rp8.812,90 triliun pada akhir 2024 serta defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun.
Slamet mengatakan, "Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar berupa defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun dan tingginya beban bunga utang pada tahun berjalan."
Pembahasan Dilanjutkan untuk RAPBN 2027
Secara umum, seluruh fraksi DPR mendukung pembahasan lanjutan KEM-PPKF 2027 dan menilai target pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, pengendalian defisit, peningkatan pendapatan negara, serta efektivitas belanja pemerintah harus menjadi fokus utama dalam penyusunan RAPBN 2027.
Berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPR diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah pada tahun 2027.
DPR RI juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara dalam pelaksanaan KEM-PPKF 2027.
- Penulis :
- Shila Glorya
