Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat perdana pada pekan depan untuk memetakan daerah dan sektor industri yang rawan terdampak gelombang PHK.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat membuka Kongres ke III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta.
"Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada," ungkapnya.
Menurut Dasco, situasi global saat ini turut berdampak terhadap kesejahteraan pekerja dan memicu terjadinya PHK di sejumlah sektor industri.
Fokus Petakan Daerah dan Sektor Rawan PHK
Dalam rapat Satgas Mitigasi PHK mendatang, pemerintah akan mendengarkan masukan dari asosiasi serikat pekerja serta mengumpulkan informasi terbaru terkait sektor-sektor industri yang berpotensi mengalami PHK.
Pemerintah juga akan memetakan wilayah yang berisiko terdampak gelombang PHK sebagai langkah antisipasi dini.
Dasco menjelaskan para ketua serikat pekerja telah memberikan berbagai informasi kepada pemerintah mengenai titik-titik rawan yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja.
Ia menambahkan dewan pengarah Satgas Mitigasi PHK juga melibatkan para ketua serikat pekerja di Indonesia guna memperkuat koordinasi dan pengambilan kebijakan.
Dasco berharap kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara lebih efektif.
Desk Ketenagakerjaan Polri Dinilai Membantu Pekerja
Selain membentuk Satgas Mitigasi PHK, pemerintah juga telah menjalankan langkah lain melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Menurut Dasco, Desk Ketenagakerjaan Polri bertugas menangani berbagai persoalan pidana yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta memberikan respons cepat terhadap masalah tenaga kerja.
Ia memberikan apresiasi terhadap kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai telah membantu menyelesaikan berbagai persoalan PHK.
Salah satu peran yang dijalankan desk tersebut adalah membantu relokasi tenaga kerja dari daerah yang terdampak PHK ke wilayah yang masih membutuhkan pekerja.
Dasco berharap model penanganan tersebut dapat diperluas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh.
Pemerintah diketahui secara resmi membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh pada 1 Mei 2026 sebagai kanal percepatan penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ruang lingkup tugas satgas mencakup isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), potensi PHK di berbagai sektor industri, serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh.
- Penulis :
- Gerry Eka
