Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan program padat karya yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuka 2.843 lowongan kerja harus memberikan nilai tambah bagi para pekerja, tidak sekadar menjadi solusi sementara untuk mengurangi pengangguran.
Kenneth menyambut positif langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuka ribuan lowongan kerja melalui program padat karya dengan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah daerah terhadap tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat Jakarta.
Ia mengatakan, “Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.”
Program Padat Karya Harus Tingkatkan Kualitas SDM
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengingatkan agar program padat karya tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja jangka pendek.
Ia mengungkapkan, “Program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta.”
Kenneth menilai program tersebut perlu dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat.
Menurutnya, setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program.
Ia juga mendorong agar pekerjaan dalam program padat karya dirancang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota, termasuk pemeliharaan infrastruktur lingkungan dan sektor lainnya.
Libatkan Disnaker, P3D, dan BLK Secara Maksimal
Kenneth meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal sebagai penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.
Ia mengatakan, “Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata.”
Selain itu, ia mendorong optimalisasi peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) untuk memberikan asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, serta pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Kenneth juga menekankan pentingnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memberikan pelatihan kepada peserta yang belum memiliki keterampilan tertentu.
Ia mengungkapkan, “BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan.”
Pada kesempatan itu, Kenneth menegaskan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen.
Ia mengatakan, “Warga berKTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran.”
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
