Pantau - Pakar dari Prasasti Center for Policy Studies, Halim Alamsyah, menilai lonjakan ekspor Indonesia pada awal 2026 menunjukkan respons positif sektor manufaktur serta keberhasilan program hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah dan memperkuat pasokan devisa negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS atau tumbuh 5,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pada April 2026, ekspor bahkan melonjak 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh ekspor industri pengolahan yang tumbuh 29,07 persen serta produk hilirisasi seperti nikel olahan ke China yang naik 73,6 persen dan crude palm oil (CPO) yang meningkat 20,4 persen.
“Prasasti Center for Policy Studies membaca potret ekonomi Indonesia ini sebagai perkembangan yang cukup positif di sisi produksi dan ekspor, namun menyisakan sejumlah titik kerawanan yang menuntut kewaspadaan,” kata Halim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hilirisasi Dinilai Berhasil Dorong Nilai Tambah
Halim menilai peningkatan ekspor tidak hanya dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, tetapi juga mencerminkan respons positif industri manufaktur dan sektor-sektor yang terhubung dengan program hilirisasi pemerintah.
“Akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen, dan kenaikan ekspor nikel olahan ke China hingga 73 persen, adalah kabar yang layak disyukuri. Ini bukti hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan kita harapkan juga menambah pasokan devisa justru ketika surplus dagang kita sedang menipis," ungkapnya.
Menurut Halim, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekspor dan meningkatkan cadangan devisa negara.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah meningkatnya inflasi dan menurunnya surplus perdagangan.
“Strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar dengan kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan valas di dalam negeri dan koordinasi kebijakan makroekonomi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia dilihat oleh pelaku ekonomi sebagai suatu hal yang amat kritikal di tengah ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty) yang tinggi dewasa ini," ujarnya.
Inflasi dan Rupiah Tetap Perlu Diwaspadai
Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai inflasi yang meningkat menjadi 3,08 persen pada Mei 2026 belum menunjukkan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheating).
Menurutnya, kenaikan inflasi lebih banyak dipicu oleh faktor musiman pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai merah, tomat, dan bawang merah.
“Kalau kita bedah, pendorong inflasi kita itu volatile food seperti cabai merah, tomat, dan bawang merah. Karakternya musiman, terkait pasokan dan cuaca, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita sendiri tetap rendah. Jadi tekanan harga yang sekarang muncul sifatnya sementara, bukan struktural,” jelas Piter.
Piter juga menilai kenaikan impor bahan baku dan barang modal sebesar 24,56 persen secara tahunan menjadi sinyal positif karena menunjukkan aktivitas produksi yang sedang meningkat.
“Kalau yang naik itu impor bahan baku dan barang modal, itu sebenarnya kabar baik. Bahan baku dan mesin diimpor karena pengusaha sedang bersiap berproduksi, dan mereka berproduksi karena membaca ada permintaan di depan. Jadi mengecilnya surplus ini memang bukan kondisi ideal, tapi penyebabnya bukan hal yang menakutkan. Ini bukan ekonomi yang melemah melainkan ekonomi yang sedang bergerak,” ujarnya.
Meski demikian, Piter mengingatkan pelemahan rupiah saat ini juga dipengaruhi faktor psikologis dan menurunnya kepercayaan terhadap mata uang domestik sehingga diperlukan konsistensi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
