Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur.
MBG Dipandang Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
Pigai menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
“Dalam perspektif HAM, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama, yaitu penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan dalam kegiatan bertajuk “Hak dan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, dan Peserta Didik NTT” di Kupang bahwa program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak dini.
Pemerintah Awasi Pelaksanaan dan Dorong Dampak Ekonomi Lokal
Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang mulia dan baik. Kami mengawasi agar program ini berhasil sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pengurangan kemiskinan dan stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan program MBG turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM pangan, hingga sektor distribusi dan transportasi.
Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan program agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
