Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi DPRD Kabupaten Malaka untuk membahas usulan pembentukan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone di wilayah perbatasan Kabupaten Malaka dengan Republik Demokratik Timor Leste guna mendorong pertumbuhan ekonomi lintas negara.
Usulan Dorong Ekonomi dan Lapangan Kerja
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka Lambertus Bria mengatakan gagasan tersebut muncul dari kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan setelah Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu.
Ia mengungkapkan, “Tujuan kami adalah mendorong peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, dan pemerataan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, masyarakat perbatasan dapat lebih optimal memanfaatkan peluang ekonomi lintas negara.”
Lambertus menilai aktivitas perdagangan lintas batas di wilayah Malaka masih tertinggal dibandingkan daerah perbatasan lain sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan regulasi, termasuk perbaikan akses menuju PLBN Motamasin serta pengaktifan kembali pasar perbatasan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga disebut telah merespons gagasan tersebut melalui penyusunan perencanaan kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan.
BNPP Dukung dengan Kajian dan Kerja Sama Bilateral
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Edfrie R. Maith menyatakan BNPP pada prinsipnya mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan melalui skema kawasan perdagangan bebas.
Namun, ia menegaskan, “Kami pernah mempelajari praktik zona perdagangan bebas di perbatasan negara lain. Secara konsep sangat memungkinkan diterapkan, namun harus diawali dengan perjanjian kerja sama antarnegara karena menyangkut wilayah netral dan kedaulatan.”
BNPP juga telah menyusun masterplan awal untuk kawasan perbatasan Motaain sebagai lokasi percontohan dan menilai penguatan pengawasan serta penegakan hukum penting dilakukan untuk mencegah penyelundupan.
Selain membahas perdagangan bebas, pertemuan tersebut turut menyinggung dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Kabupaten Malaka.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
