Pantau - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyatakan perbedaan mata uang antara aset yang dikelola dan kewajiban pembayaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana haji karena sekitar 80 persen kewajiban pembiayaan menggunakan Saudi riyal dan dolar Amerika Serikat, sementara mayoritas dana masih berada dalam denominasi rupiah.
Risiko Nilai Tukar Menjadi Perhatian Utama
Menurut Fadlul, sebagian besar kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji dibayarkan menggunakan Saudi riyal dan dolar AS sehingga dinamika nilai tukar menjadi faktor penting dalam pengelolaan dana.
Ia mengungkapkan, “Kewajiban kita itu 80 persen dalam Saudi riyal dan US dolar. Denominasi laporan keuangan kita masih dalam rupiah, secara ekonomi nilainya turun dengan asumsi kurs naik.”
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih belum stabil.
Menurut Fadlul, kondisi tersebut membuat pengelolaan dana haji tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil investasi yang optimal, tetapi juga pada pengelolaan risiko nilai tukar yang dapat memengaruhi kemampuan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.
Oleh karena itu, BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola investasi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara aset dan kewajiban yang dimiliki.
BPKH Soroti Pentingnya Asset-Liability Management
Fadlul menjelaskan bahwa dalam teori pengelolaan keuangan, aset idealnya disesuaikan dengan kewajiban atau liabilities yang akan dibayarkan sehingga kewajiban dalam mata uang asing sebaiknya didukung oleh aset dalam mata uang yang sama.
Ia mengatakan, “Ini teori keuangan biasa, namanya asset-liability management. Aset harus matching dengan liabilities. Kalau kewajiban dalam dolar, seharusnya ada aset dalam dolar juga.”
Meski demikian, Fadlul mengakui penerapan konsep tersebut tidak sederhana karena berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan nasional dan penggunaan rupiah sebagai mata uang utama dalam transaksi dana haji.
Ia memberikan ilustrasi bahwa dari sisi manajemen risiko, posisi keuangan dana haji akan lebih terlindungi apabila laporan keuangan disusun dalam denominasi dolar AS.
Namun, ia mengungkapkan, “Kalau mau ekstrem, laporan keuangan dalam dolar AS tentu lebih aman dari risiko kurs. Tapi konsekuensinya jamaah harus menyetor dalam dolar AS. Itu bisa mengganggu sistem moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah.”
Fadlul menilai penting adanya kesamaan pemahaman antara regulator, pengawas, auditor, dan seluruh pemangku kepentingan mengenai karakteristik pengelolaan dana haji yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar serta kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing.
- Penulis :
- Shila Glorya
