Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru pada semester pertama 2026 sebagai upaya memperkuat integrasi layanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Delapan MPP Baru Tambah Jaringan Layanan Nasional
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menyatakan peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan proses dan integrasi lintas sektor.
Ia mengungkapkan, “Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.”
Delapan MPP yang diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Dengan penambahan tersebut, jumlah MPP di Indonesia meningkat dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai daerah.
Penguatan SDM Jadi Prioritas Pelayanan Inklusif
Kementerian PANRB juga menempatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara MPP sebagai prioritas untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif.
Otok menjelaskan kompetensi petugas operasional terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga memahami kebutuhan kelompok rentan.
Sebagai bagian dari upaya itu, rangkaian kegiatan bertajuk “Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif” akan diisi seminar penguatan kompetensi bagi petugas layanan terdepan dan pengelola MPP, termasuk pelatihan sensitivitas pelayanan untuk kelompok rentan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
