Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengawal penanganan insiden yang melibatkan sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di sekitar Stasiun Taichung, Kota Taichung, Taiwan, pada 14 Juni 2026 dengan terus berkoordinasi bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei serta otoritas setempat untuk memastikan proses berjalan sesuai hukum yang berlaku.
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus tersebut agar setiap warga negara Indonesia (WNI) memperoleh akses kekonsuleran, pendampingan, dan pelindungan yang menjadi hak mereka.
Koordinasi dengan Otoritas Taiwan Terus Berjalan
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyampaikan KP2MI bersama KDEI Taipei terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Taiwan terkait perkembangan penyelidikan.
Berdasarkan informasi dari KDEI Taipei dan otoritas setempat, insiden tersebut terjadi di sekitar Stasiun Taichung dan melibatkan sejumlah warga negara Indonesia.
Otoritas Taiwan hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat sekaligus mendalami kronologi kejadian secara menyeluruh.
Berdasarkan perkembangan terbaru yang diperoleh melalui KDEI Taipei, otoritas Taiwan telah mengamankan tujuh PMI yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut.
Tujuh PMI yang diamankan masing-masing berinisial G, S, N, SF, NAN, R, dan A.
Hasil identifikasi awal menunjukkan enam orang berstatus pekerja kaburan, sedangkan satu orang lainnya diketahui berstatus overstay.
Seluruh PMI yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh otoritas Taiwan.
KP2MI Lakukan Verifikasi dan Beri Imbauan kepada PMI
KP2MI terus berkoordinasi dengan KDEI Taipei untuk memperoleh informasi terbaru mengenai status hukum, status keimigrasian, dan kondisi para PMI yang diamankan.
Selain itu, KP2MI melakukan penelusuran dan verifikasi data guna memastikan identitas serta status penempatan para PMI yang bersangkutan.
Mukhtarudin mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan di negara penempatan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan pelindungan diri selama bekerja di luar negeri.
Ia mengungkapkan, "Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pekerja migran Indonesia untuk selalu bekerja melalui prosedur yang sah, menjaga status keimigrasian dan ketenagakerjaan secara legal, serta mematuhi hukum negara penempatan."
Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting dari pelindungan diri dan jaminan kepastian hukum selama bekerja di luar negeri.
Mukhtarudin juga menyatakan, "Pemerintah Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Taiwan dan akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan penanganan perkara berlangsung secara adil dan transparan."
KP2MI turut mengimbau seluruh PMI untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara penempatan, menjaga status keimigrasian dan ketenagakerjaan secara sah, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi diri sendiri maupun pihak lain.
KP2MI menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan menyampaikan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan baru.
- Penulis :
- Shila Glorya
