Pantau - Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan pembubaran diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menegaskan kampus seharusnya menjadi ruang dialog yang demokratis bagi semua pihak.
Peristiwa tersebut terjadi saat diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6) malam yang dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
"Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya," kata Ayip dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Forum Dialog Berubah Menjadi Aksi Penolakan
Ayip menjelaskan mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kritis dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, menurutnya, pejabat publik juga harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangan dan kebijakan yang mereka jalankan.
"Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu menilai kehadiran pejabat publik di kampus merupakan langkah positif karena membuka ruang interaksi langsung dengan mahasiswa.
Dialog Dinilai Penting untuk Demokrasi
Ayip menyebut selama ini pejabat kerap dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat dan hanya berbicara di forum yang aman.
"Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum yang aman. Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus 'tanpa tedeng aling-aling', duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman," ujarnya.
Ia meminta forum diskusi antara pejabat publik dan mahasiswa diperbanyak agar proses demokrasi berjalan lebih sehat dan terbuka.
Menurut Ayip, pemerintah harus berani hadir di ruang-ruang yang kritis, sementara mahasiswa juga perlu memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan penjelasan atas kebijakan yang dijalankan.
"Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap," katanya.
Ayip menegaskan peristiwa di UGM tidak seharusnya membuat pemerintah menjauhi kampus maupun membuat semangat kritik berubah menjadi penutupan ruang bicara.
"Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu hal penting: pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
