Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana di Sumatera dengan target penyelesaian 2.603 unit pada Oktober 2026.
Kementerian PKP menyatakan seluruh aspek pendukung pembangunan huntap telah dipersiapkan, mulai dari kebijakan, program pembangunan, anggaran, desain hunian tetap, hingga prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
Pemerintah daerah juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pembangunan huntap dapat segera dilaksanakan.
Kementerian PKP turut menyiapkan sumber daya manusia di wilayah terdampak bencana yang terdiri dari 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.
Teknologi dan Skema Pembangunan Huntap
Teknologi yang digunakan dalam pembangunan huntap adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi.
RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara.
Bata interlock presisi akan digunakan untuk pembangunan huntap di Sumatera Barat.
Teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah banyak digunakan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Maruarar Sirait menyarankan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Koordinasi Antar Kementerian dan Target Penyelesaian
Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan kementerian dan lembaga, TNI, serta Polri.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Ia mengungkapkan, "Lima kementerian/lembaga telah menerima alokasi anggaran."
Tito menambahkan, "Dua puluh kementerian/lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih dalam proses penganggaran di Kementerian Keuangan."
Menurut Tito, Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah berharap Kementerian Keuangan dapat mempercepat dukungan proses penganggaran bagi Kementerian PKP.
Dalam penanganan pascabencana, pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Pembangunan huntara saat ini telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.
Kementerian PKP bertanggung jawab membangun huntap komunal.
BNPB bertanggung jawab membangun huntap di atas lahan milik masyarakat melalui skema in-situ.
Selain program pemerintah, pembangunan huntap juga dilakukan melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi oleh Menteri PKP.
Total huntap yang akan dibangun mencapai 2.603 unit yang terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat.
Seluruh pembangunan huntap tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026.
- Penulis :
- Leon Weldrick
