Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan persetujuan anggaran tersebut telah diberikan langsung oleh Presiden.
Tito mengungkapkan, "Presiden sudah mengeluarkan direktif yang menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun yang dibagi dalam tiga tahapan."
Anggaran tahap pertama pada 2026 sebesar Rp38,9 triliun.
Anggaran tahap kedua pada 2027 sebesar Rp32,9 triliun.
Anggaran tahap ketiga pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan melalui 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kementerian yang menerima alokasi anggaran antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Proses Pencairan Anggaran Mulai Berjalan
Sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan.
Sebanyak lima kementerian dan lembaga telah menerima pencairan dana dan mulai menjalankan program rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai tugas masing-masing.
Sementara itu, kementerian dan lembaga lainnya masih menjalani proses pencairan anggaran di Kementerian Keuangan.
Tito meminta dukungan tim pengarah dan Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pencairan anggaran yang masih berlangsung.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan.
Aceh menerima alokasi TKD sebesar Rp1,6 triliun.
Sumatera Barat menerima alokasi sekitar Rp2,3 triliun.
Sumatera Utara menerima alokasi sebesar Rp6,1 triliun.
Pemulihan Infrastruktur dan Hunian Sementara Capai Kemajuan
Pemerintah berharap seluruh anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak bencana.
Pemerintah juga telah menggelar rapat langsung di Banda Aceh bersama para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan anggaran segera digerakkan dan digunakan menyelesaikan berbagai persoalan mendesak di daerah.
Sebelumnya, Tito menyampaikan progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan hasil yang relatif baik.
Tito mengungkapkan, "Salah satu capaian utama adalah pembangunan hunian sementara yang telah mencapai 97 persen berdasarkan hasil pengecekan terakhir yang dilakukan."
Kemajuan pemulihan juga terlihat pada sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
- Penulis :
- Arian Mesa
