Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak masa pendidikan agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat melakukan kunjungan dan memberikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
ASN Harus Pahami Dinamika Sosial dan Politik
AHY menilai ASN masa depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknokratis dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengatakan ASN juga harus mampu memahami dinamika pembangunan yang berlangsung di tengah kompleksitas tantangan pembangunan nasional.
Menurut AHY, kemampuan membaca konteks sosial dan politik diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“ASN perlu mampu membaca konteks sosial dan politik agar kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran,” ungkapnya.
AHY menegaskan bahwa pemahaman politik yang dimaksud bukan berarti ASN berpihak kepada kelompok politik tertentu.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman tersebut lebih diarahkan pada kemampuan analisis untuk memastikan kebijakan publik tetap berada dalam koridor netralitas aparatur negara.
Menurutnya, kemampuan memahami dinamika sosial politik akan membantu ASN menempatkan diri secara tepat dalam berbagai situasi pemerintahan.
AHY juga menilai kemampuan tersebut diperlukan untuk menghadapi tantangan disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Ia mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga ASN harus mampu menyesuaikan pendekatan kebijakan dengan kondisi lapangan yang dihadapi.
“Pemahaman politik bertujuan agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan realitas daerah,” ujarnya.
Pengalaman Lapangan Jadi Bekal Praja IPDN
Dalam kesempatan tersebut, AHY turut menyoroti pentingnya pengalaman lapangan yang diperoleh para praja IPDN selama masa pendidikan.
Ia menilai pengalaman tersebut menjadi bekal penting sebelum para praja bertugas dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Menurut AHY, kompleksitas persoalan daerah menuntut ASN mampu menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Ia meyakini pengalaman lapangan dapat membuat lulusan IPDN lebih siap menghadapi realitas pemerintahan yang sesungguhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai praja IPDN perlu memahami dinamika politik secara bijak.
Namun, ia menegaskan pemahaman tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme birokrasi.
Bima menyampaikan bahwa praja harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi politik tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai aparatur negara.
Menurutnya, kemampuan tersebut penting karena lulusan IPDN akan menjadi pemimpin di tingkat daerah dan berhadapan langsung dengan proses pengambilan keputusan publik.
Ia menambahkan bahwa selain memiliki kompetensi teknis, praja IPDN juga perlu memiliki kemampuan memahami konteks politik secara proporsional.
Bima berharap penguatan kapasitas dan pemahaman yang adaptif dapat melahirkan ASN yang kompeten secara teknis, peka terhadap kebutuhan masyarakat, memahami dinamika sosial dan politik, responsif terhadap persoalan daerah, mampu menghasilkan kebijakan yang berkeadilan, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
