Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta negara memastikan kepastian hukum dan pemulihan hak para korban dugaan penipuan travel haji dan umrah oleh Hanania Travel melalui pengusutan perkara secara menyeluruh.
Korban Dinilai Membutuhkan Kepastian dan Keadilan
Dini Rahmania mengatakan para jamaah telah mempercayakan dana mereka untuk keperluan ibadah sehingga negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi para korban.
Ia mengaku telah menerima audiensi dari para jamaah yang menjadi korban beserta kuasa hukum mereka.
“Aparat penegak hukum juga didorong untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini,” kata Dini Rahmania.
Menurut dia, pendalaman dugaan TPPU penting dilakukan karena tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku.
Ia menjelaskan penelusuran aliran dana dan aset yang diduga terkait tindak pidana dapat membuka peluang pemulihan kerugian para jamaah.
DPR Minta Penelusuran Dana dan Evaluasi Hanania Travel
Dini mendorong aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aset dan aliran dana yang diduga berasal dari dana para jamaah.
“Harapan kami sederhana, hak-hak korban dapat dikembalikan semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Seiring bertambahnya jumlah korban dan berlangsungnya proses hukum, Dini menilai Kementerian Haji perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Hanania Travel.
Ia meminta hasil evaluasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan untuk dikenakan sanksi administratif, maka sanksi harus ditegakkan secara tegas sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Dini menegaskan kasus Hanania Travel harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.
Pengawasan Penyelenggara Umrah Perlu Diperketat
Dini menilai pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah harus diperketat guna mencegah kasus serupa terulang.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana jamaah oleh penyelenggara perjalanan ibadah.
“Perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Dini.
- Penulis :
- Aditya Yohan
