Pantau - Pemerintah mempercepat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan target 400 ribu unit rumah pada 2026 guna mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang pada 2025 tercatat mencapai sekitar 18,8 juta unit di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan di berbagai daerah.
Menurut Maruarar, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai menguntungkan masyarakat.
Pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Prioritas penerima bantuan ditujukan bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4.
Peningkatan Target dan Transparansi Program
Maruarar mencontohkan peningkatan program BSPS di Jakarta yang sebelumnya hanya mencakup 158 unit rumah dan ditargetkan meningkat menjadi 10.000 unit rumah pada 2026.
Ia menegaskan program bedah rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik.
"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang", ungkap Maruarar.
Pemerintah membuka informasi mengenai besaran anggaran, kebutuhan material, dan harga bahan bangunan dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah juga melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan untuk menciptakan persaingan harga yang sehat dan efisien.
RTLH Masih Tinggi, Target 2027 Diusulkan Naik
Maruarar berharap jumlah rumah tidak layak huni dapat berkurang secara signifikan mulai 2026 melalui percepatan program BSPS.
"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)", ujar Maruarar.
Selain target 400 ribu unit pada 2026, Maruarar juga mengusulkan peningkatan target BSPS menjadi 2 juta unit rumah pada 2027.
"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan", kata Maruarar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Tito mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung program melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.
- Penulis :
- Arian Mesa
