Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat keselamatan dan konektivitas transportasi nasional melalui program prioritas Kementerian Perhubungan tahun 2027 yang didukung usulan tambahan anggaran guna meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Dudy menyampaikan program dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi, penguatan pelayanan publik, menjaga konektivitas nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai prioritas pembangunan nasional.
“Seluruh program dan kegiatan yang kami rancang untuk tahun depan diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, hingga memperkuat pelayanan publik," kata Dudy.
Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran Rp20,11 Triliun
Kementerian Perhubungan telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 kepada Komisi V DPR RI yang menyetujui pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun.
Namun, berdasarkan perhitungan kebutuhan dan rencana strategis kementerian, masih terdapat kekurangan anggaran yang cukup besar.
Dudy menjelaskan indikasi pendanaan Rencana Strategis 2027 mencapai Rp46,21 triliun sehingga terdapat selisih Rp17,87 triliun atau 38,67 persen dari pagu indikatif yang tersedia.
Jika dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp55,16 triliun, maka terdapat kekurangan dana sebesar Rp26,82 triliun atau 48,62 persen.
“Ini sangat penting agar target pembangunan transportasi di tanah air dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Untuk menutup kebutuhan tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun.
Fokus pada Keselamatan dan Wilayah Terpencil
Program prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meliputi percepatan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, serta layanan angkutan keperintisan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memprioritaskan keselamatan dan keamanan pelayaran, layanan angkutan laut keperintisan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas laut.
Sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara fokus pada pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta layanan angkutan udara keperintisan.
Di sektor perkeretaapian, program prioritas mencakup pengoperasian dan perawatan prasarana, pembangunan infrastruktur, penanganan perlintasan sebidang, serta layanan kereta keperintisan dan angkutan motor gratis.
Selain itu, pengembangan integrasi transportasi antarmoda, pendidikan vokasi transportasi, penguatan pusat data, hingga pengawasan berbasis teknologi Artificial Intelligence juga menjadi bagian dari agenda strategis Kemenhub.
Dukungan Konektivitas Nasional Jadi Prioritas
Tambahan anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk mendukung keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian sebesar Rp7,98 triliun.
Sebanyak Rp9,17 triliun dialokasikan untuk pelayanan prioritas nasional, stimulus tarif transportasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
Kementerian Perhubungan juga mengusulkan Rp957 miliar untuk layanan transportasi keperintisan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Sementara kebutuhan belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Dudy menegaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan operasional transportasi nasional tetap berjalan optimal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
