Pantau - Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki memproyeksikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax akan turun secara bertahap hingga Desember 2026 seiring potensi penurunan harga minyak dunia dan penguatan nilai tukar rupiah.
Harga Pertamax yang saat ini berada di level Rp16.250 per liter pada Juni 2026 diperkirakan dapat turun ke kisaran Rp12.100 hingga Rp13.500 per liter pada akhir tahun.
“Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun,” ujar Yayan.
Harga Pertamax Diprediksi Turun Bertahap
Yayan memproyeksikan harga Pertamax turun menjadi Rp15.228 per liter pada Juli 2026.
Harga tersebut diperkirakan kembali turun menjadi Rp14.557 per liter pada Agustus.
Pada September, harga Pertamax diproyeksikan berada di level Rp14.112 per liter.
Penurunan berlanjut menjadi Rp13.814 per liter pada Oktober dan Rp13.614 per liter pada November.
Sementara pada Desember 2026, harga Pertamax diperkirakan mencapai Rp13.479 per liter.
Proyeksi itu didasarkan pada asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang turun secara bertahap hingga mencapai 90,6 dolar AS per barel pada akhir tahun.
Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat dari Rp17.927 per dolar AS menjadi Rp16.959 per dolar AS pada Desember 2026.
Konflik Timur Tengah Masih Jadi Faktor Risiko
Menurut Yayan, dinamika geopolitik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga minyak dunia.
Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 117 dolar AS per barel pada April 2026 sebelum turun ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah muncul rencana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.
Namun, harga kembali naik di atas 80 dolar AS per barel setelah perundingan yang direncanakan berlangsung di Swiss dibatalkan dan terjadi serangan baru Israel di Lebanon.
Karena itu, harga minyak mentah rata-rata Indonesia yang menjadi dasar penentuan harga BBM nonsubsidi masih berpotensi berfluktuasi.
“Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa,” kata Yayan.
Pemerintah Dinilai Masih Punya Bantalan Fiskal
Yayan menilai pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup kuat untuk menghadapi gejolak harga energi global.
Ia menyebut Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun.
Jika rata-rata ICP berada di level 90 dolar AS per barel, defisit anggaran diperkirakan melebar sekitar Rp136 triliun.
Sementara jika terjadi penutupan kembali Selat Hormuz dan ICP rata-rata naik ke level 100 dolar AS per barel, pelebaran defisit diperkirakan mencapai Rp204 triliun.
“Artinya, SAL Rp420 triliun masih menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural,” ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
