Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengapresiasi program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, karena berhasil mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan penghasil berbagai komoditas pangan.
Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tersebut setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi kegiatan ketahanan pangan di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan.
Titiek menilai keberhasilan tersebut menunjukkan sektor pangan dapat berkembang secara optimal apabila didukung kemauan dan kreativitas pengelola.
"Kami melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah menjadi lahan produktif," ungkap Titiek.
Beragam Komoditas Dikembangkan
Program ketahanan pangan di Nusakambangan mencakup pengembangan berbagai komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan.
Komoditas yang dikembangkan antara lain tanaman padi, budidaya anggur, peternakan ayam, budidaya udang, serta budidaya sidat.
Menurut Titiek, hasil yang dicapai lapas di Nusakambangan layak menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki potensi lahan serupa.
Ia menilai instansi yang memiliki lahan potensial dapat meniru model pengembangan tersebut untuk mendukung target swasembada pangan nasional.
"Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah," ujarnya.
Ia menambahkan potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Titiek juga menilai keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari komitmen Kementerian Imipas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mendukung program prioritas pemerintah.
Komisi IV DPR RI pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imipas beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Libatkan Warga Binaan dan Dukung Stabilitas Pangan
Selain menghasilkan komoditas pangan, program ketahanan pangan di Nusakambangan juga memberikan dampak sosial melalui pelibatan warga binaan pemasyarakatan dalam berbagai kegiatan produksi.
Keterlibatan warga binaan dinilai menjadi nilai tambah karena mereka memperoleh keterampilan kerja selama mengikuti kegiatan produksi.
Warga binaan juga mendapatkan premi atau insentif dari pekerjaan yang dilakukan selama mengikuti program tersebut.
Keterampilan dan insentif tersebut diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan saat kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi IV DPR RI ke Nusakambangan.
"Kunjungan ini memberikan masukan penting untuk penyempurnaan program ketahanan pangan," kata Agus.
Agus menegaskan evaluasi dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas program.
Ia menjelaskan pemanfaatan lahan tidak produktif tidak hanya dilakukan di Nusakambangan, tetapi juga diterapkan di berbagai lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia.
Seluruh jajaran pemasyarakatan didorong untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Produksi pangan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal warga binaan dan petugas pemasyarakatan.
Menurut Agus, program tersebut juga dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan melalui peningkatan produksi mandiri di lapas dan rutan.
Sebagai contoh, lapas dan rutan didorong memproduksi telur secara mandiri sehingga dapat mengurangi tekanan permintaan terhadap pasar.
Langkah tersebut diharapkan turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Program ketahanan pangan di Nusakambangan dinilai menjadi contoh pemanfaatan lahan tidak produktif untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan warga binaan, dan penguatan ketahanan ekonomi.
- Penulis :
- Shila Glorya
