Pantau - Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan serta rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia pada 2026.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pendanaan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber pembiayaan non-APBN.
“Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026,” kata Tito di Jayapura, Senin.
Tito menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan dilakukan berdasarkan tingkat rumah tidak layak huni dan jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah.
Menurutnya, wilayah Papua menjadi salah satu prioritas karena persentase rumah tidak layak huni masih tergolong tinggi.
Papua Jadi Prioritas Program Bedah Rumah
Tito mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan di Papua.
Ia menyebut Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar puluhan ribu rumah di seluruh wilayah Papua.
“Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan,” katanya.
Pelaksanaan rehabilitasi rumah dijadwalkan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026.
Pemerintah menargetkan program tersebut selesai pada Agustus 2026.
Kota Jayapura Dapat Jatah 499 Unit Rumah
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo mengatakan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit rumah dalam program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis program karena berada di kawasan perbatasan.
Pelaksanaan bedah rumah selanjutnya akan dilakukan di berbagai wilayah Kota Jayapura dan daerah lain di Papua.
“Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,” kata Abisai.
Ia menilai bantuan pemerintah pusat sangat penting untuk membantu pemerintah daerah menyediakan rumah layak huni sekaligus mengurangi beban APBD.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
