Pantau - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah terus memantau perkembangan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan guna mengantisipasi dan menangani persoalan ketenagakerjaan sebelum berkembang menjadi PHK yang lebih luas.
Yassierli menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia mengungkapkan bahwa setiap persoalan yang berpotensi berujung pada PHK akan dipantau sejak tahap awal oleh pemerintah.
"Ya kita terus monitor. Jadi setiap ada (PHK), artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan, kemudian sampai ke kita. Kemudian nanti ada yang kita dorong selesaikan secara bipartit, ada yang kemudian nanti mediator kita turun", ungkap Yassierli.
Pemerintah Dorong Penyelesaian Bipartit dan Mediasi
Kementerian Ketenagakerjaan secara aktif melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
Pemerintah mendorong penyelesaian masalah melalui perundingan bipartit antara perusahaan dan pekerja sebagai langkah awal.
Jika diperlukan, mediator dari Kementerian Ketenagakerjaan akan turun langsung untuk membantu proses penyelesaian sengketa.
Menurut Yassierli, saat ini sejumlah kasus masih berada dalam tahap penanganan.
Sebagian kasus telah ditangani oleh mediator Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagian lainnya masih menunggu hasil perundingan bipartit yang berlangsung di tingkat perusahaan.
"Sekarang itu ada beberapa yang memang ada mediator kita sudah turun, dan ada yang kemudian kita masih nunggu hasil dari bipartit mereka", kata Yassierli.
Mitigasi PHK Diperkuat di Tengah Ketidakpastian Global
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama serikat pekerja sedang memperkuat langkah mitigasi PHK.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Said, ketidakpastian tersebut dipicu oleh konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ia menilai terdapat sejumlah kasus yang perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi PHK massal.
Dalam menjalankan tugasnya, Said mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan yang berkembang.
Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah mitigasi.
"Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran", ujar Said.
Said juga menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang berpotensi memicu PHK.
Ia mengungkapkan adanya potensi PHK di sejumlah daerah yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.
Salah satu kasus yang dipantau adalah potensi PHK terhadap 2.500 pekerja di PT Pakerin, Mojokerto.
Potensi PHK lainnya mengancam sekitar 4.000 pekerja di PT Fengtai Bandung.
Di wilayah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, juga terdapat potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.
Menurut informasi awal yang diperoleh Said, konflik global yang berkepanjangan berdampak terhadap keputusan investasi sejumlah perusahaan.
Prinsipal dari Jepang disebut mempertimbangkan pemindahan investasi ke negara lain dengan fokus pada pengembangan industri mobil listrik di Vietnam.
"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam", ungkap Said.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menjalankan berbagai langkah mitigasi untuk melindungi pekerja serta mencegah terjadinya PHK massal.
- Penulis :
- Leon Weldrick
