Pantau - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026 guna meningkatkan efisiensi dan evaluasi program.
Asisten II Setda Lombok Tengah Lalu Rinjani mengatakan kebijakan tersebut dinilai tepat karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan selama masa liburan.
Ia mengungkapkan, "Kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penutupan sementara penyaluran program MBG pada libur sekolah itu sangat bagus, untuk efisiensi dan evaluasi program peningkatan kualitas."
Menurutnya, pelaksanaan program MBG di Lombok Tengah tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BGN.
Pemerintah daerah melalui satuan tugas MBG tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ditemukan pelanggaran.
Lalu Rinjani menegaskan, "Jika ada dapur MBG yang tidak sesuai regulasi, kami rekomendasikan untuk dilakukan suspend atau penutupan sementara."
Selain pengawasan, pemerintah daerah juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal dan memanfaatkan potensi desa dalam mendukung program MBG.
Ia mengatakan, "Pemberdayaan masyarakat setempat harus tetap menjadi prioritas."
Dari total 192 titik SPPG yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah, sebanyak 175 dapur MBG telah beroperasi.
Sementara itu, masih terdapat 17 titik yang belum beroperasi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan program ke depan.
Jumlah penerima manfaat program MBG di Lombok Tengah mencapai sekitar 444 ribu orang yang terdiri atas pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga melalui keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
