Pantau - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bergerak cepat menangani persoalan sanitasi di hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana di Kecamatan Ketol guna mencegah gangguan kesehatan dan potensi penyebaran penyakit menular.
Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali.
“Dalam situasi kebencanaan, pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan responsif. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung bergerak ke lapangan begitu menerima laporan terkait persoalan sanitasi di huntara,” ungkap Safrizal.
Penanganan dilakukan pada Senin (22/6) dengan penyedotan limbah tinja di Huntara Kampung Burlah, Pondok Balik, serta Huntara Kampung Bintang Pepara, Jalan Tengah, Kecamatan Ketol.
Safrizal menegaskan persoalan sanitasi yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Tindakan cepat pemerintah daerah dilakukan kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dan rekomendasi tertulis dari Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak.
Dalam laporannya, Zam Zam menyebut septic tank MCK komunal di Huntara Kampung Bintang Pepara telah penuh dan meluap sehingga berpotensi memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
“Kondisinya sudah meluap dan berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, diare, hingga gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lain, warga tidak memiliki akses terhadap armada sedot WC maupun kemampuan pendanaan secara mandiri,” ujarnya.
Selain persoalan sanitasi, Satgas PRR Aceh juga menemukan sejumlah masalah lain yang masih membutuhkan perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Salah satunya adalah terganggunya akses ekonomi warga akibat longsor yang menutup jalan produksi menuju kawasan perkebunan sehingga biaya transportasi hasil pertanian meningkat.
Warga yang masih tinggal di huntara juga mulai menghadapi ancaman kerawanan pangan karena persediaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dilaporkan mulai menipis.
Safrizal meminta seluruh tenaga ahli Satgas PRR Aceh terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan pascabencana.
“Tenaga ahli harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Bangun koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara bersama-sama. Dengan begitu, proses pemulihan kehidupan masyarakat, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi, dapat berjalan lebih efektif,” tuturnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
