Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kebencanaan senilai Rp15,4 miliar untuk mendukung pemulihan sektor pendidikan dan keagamaan pascabencana di Aceh melalui renovasi madrasah, pesantren, pembangunan kembali fasilitas pendidikan, serta pemberian beasiswa kuliah.
Penyerahan bantuan dilakukan usai rapat kerja spesifik Komisi VIII DPR RI terkait tenaga kependidikan yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh serta Kementerian Agama kabupaten/kota se-Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Bantuan disalurkan melalui Kanwil Kemenag Aceh dan Kemenag kabupaten/kota di seluruh wilayah Aceh.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag RI, Basnang Said, mengatakan, "Hari ini kita menyerahkan bantuan dari Kemenag dan Komisi VIII DPR RI untuk madrasah, pondok pesantren serta KIP (beasiswa ke perguruan tinggi)."
Rincian Bantuan untuk Madrasah, Pesantren, dan Mahasiswa
Rincian bantuan mencakup Rp1,877 miliar untuk renovasi 24 madrasah swasta yang terdampak bencana.
Selain itu, Kemenag dan Komisi VIII DPR RI menyediakan Rp100 juta untuk kebutuhan sarana dan prasarana madrasah.
Sebesar Rp660 juta dialokasikan untuk program KIP Kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam.
Bantuan KIP Kuliah tersebut diperuntukkan bagi 100 mahasiswa di Aceh.
Sebesar Rp400 juta juga diberikan kepada empat pesantren yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Basnang mengungkapkan, "Pesantren yang kita bantu adalah pesantren yang mengalami rusak berat, dan sedang, untuk merenovasi."
Pembangunan MIN 5 Pidie Jaya Jadi Prioritas
Alokasi bantuan terbesar mencapai Rp12,3 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya yang hilang akibat banjir.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyatakan bahwa pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya menjadi kebutuhan paling mendesak dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh.
Ansory mengungkapkan, "Jadi ada bantuan bencana untuk MIN 5 Pidie Jaya. Kita sudah berkunjung kesana setelah banjir dan sudah kita anggarkan juga waktu itu di Komisi untuk 2026 ini."
Menurut Ansory, Komisi VIII DPR RI telah meninjau langsung kondisi sekolah tersebut setelah banjir melanda dan kemudian menganggarkan pembangunan kembali dalam APBN tahun 2026.
Basnang menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan saat ini masih merupakan tahap awal dari dukungan pemerintah untuk pemulihan pascabencana.
Basnang mengatakan, "Bantuan ini baru sebagian, ada sejumlah anggaran negara untuk rekonstruksi Aceh pascabencana."
Komisi VIII DPR RI menegaskan akan terus memantau proses penanganan pascabencana di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, dengan fokus pada pemulihan madrasah, pesantren, serta berbagai fasilitas pendidikan dan keagamaan yang terdampak bencana.
- Penulis :
- Leon Weldrick
