Pantau - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp119,09 miliar yang difokuskan untuk pemenuhan kesenjangan teknologi observasi kebencanaan serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Guswanto menyatakan pemenuhan teknologi observasi dan percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana di Sumatera menjadi salah satu prioritas utama belanja BMKG.
Intervensi anggaran pada tiga provinsi tersebut dinilai mendesak untuk memulihkan sistem kebencanaan yang terdampak bencana hidrometeorologi dan geologi.
Anggaran itu juga diarahkan untuk memperkuat keandalan rantai pasokan data deteksi dini bencana di kawasan regional.
Fokus Pemulihan Sistem Kebencanaan di Sumatera
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan difokuskan pada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wilayah prioritas penanganan dampak bencana.
Usulan anggaran khusus Sumatera tersebut merupakan bagian dari paket empat skala prioritas utama BMKG.
Menurut BMKG, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kembali keandalan sistem mitigasi kebencanaan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Guswanto mengatakan, "Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari jajaran pimpinan serta anggota Komisi V DPR RI terhadap usulan tambahan ini, agar keandalan sistem mitigasi kebencanaan di daerah rawan seperti Sumatera dapat kembali pulih secara optimal."
Total Usulan Tambahan Anggaran BMKG Capai Rp757,336 Miliar
Selain program mitigasi bencana di Sumatera, BMKG juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pemenuhan kewajiban pinjaman luar negeri proyek berjalan sebesar Rp361,58 miliar.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola diusulkan memperoleh alokasi Rp166,6 miliar.
BMKG turut mengajukan anggaran Rp110 miliar untuk pengadaan fasilitas teknologi atau cloud chamber.
Secara keseluruhan, nilai paket usulan tambahan anggaran BMKG mencapai Rp757,336 miliar untuk menutup sebagian kekurangan atau backlog pagu indikatif tahun anggaran 2027.
BMKG mengajukan tambahan anggaran setelah menerima pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp2,161 triliun yang ditetapkan melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas.
Berdasarkan perhitungan BMKG, kebutuhan ideal lembaga pada tahun 2027 mencapai Rp4,648 triliun.
Selisih antara kebutuhan ideal dan pagu indikatif tersebut menimbulkan defisit anggaran sekitar Rp2,48 triliun.
BMKG berharap tambahan anggaran yang diusulkan dapat membantu memulihkan sekaligus meningkatkan keandalan sistem mitigasi kebencanaan di berbagai wilayah rawan bencana, terutama di Pulau Sumatera.
- Penulis :
- Leon Weldrick
