Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas tersebut bersama Wakil Kepala BGN dan timnya.
Luhut menilai pendekatan bertahap diperlukan agar pelaksanaan program berskala besar dapat berjalan lebih terukur dan efektif.
Ia mengatakan, "Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham".
Menurut Luhut, tahapan yang jelas akan memudahkan identifikasi berbagai kendala sejak awal sehingga penyesuaian dan perbaikan dapat dilakukan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.
Ia menilai setelah lebih dari satu tahun berjalan, pemahaman terhadap kebutuhan operasional dan tantangan teknis program MBG kini jauh lebih matang dibandingkan saat awal diluncurkan.
Evaluasi dan Perbaikan Program MBG
Luhut mengakui pelaksanaan program yang relatif cepat pada tahap awal menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan.
Namun, berbagai kendala tersebut disebut telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait.
DEN juga optimistis kualitas pelaksanaan program MBG akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Optimisme tersebut didukung oleh bertambahnya pengalaman para pelaksana program serta perbaikan tata kelola yang terus dilakukan.
Luhut turut mengajak seluruh pihak memberikan ruang bagi proses penyempurnaan yang sedang berlangsung.
Dampak Ekonomi dan Penyesuaian Anggaran
Dari sisi ekonomi, Luhut menilai program MBG memberikan dampak signifikan karena mampu mengalirkan dana secara langsung kepada masyarakat.
Realisasi anggaran program MBG hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp88,15 triliun.
Angka tersebut meningkat 17,53 persen dibandingkan realisasi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.
Dari total penerima manfaat program MBG, sebanyak 48,9 juta orang merupakan siswa.
Sebanyak 14,3 juta penerima lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah juga memangkas pagu anggaran program MBG dalam APBN Tahun Anggaran 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan pengelolaan dana program berlangsung lebih efisien.
Purbaya turut memberikan sinyal adanya kemungkinan penghematan lanjutan pada anggaran program MBG, meski rincian kebijakan tersebut belum disampaikan.
- Penulis :
- Arian Mesa
