Pantau - Sorong, mediaperkebunan.id, Kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia, termasuk sejumlah wilayah di Papua Barat Daya, memiliki tantangan yang tidak ringan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, permodalan, hingga kualitas sumber daya manusia. Namun, di balik berbagai keterbatasan tersebut, wilayah 3T menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek strategis adalah perkebunan kelapa sawit.
Pengalaman di berbagai daerah di Sumatra dan Kalimantan menunjukkan bahwa pengembangan kelapa sawit mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penyerapan tenaga kerja. Keberadaan industri sawit juga menciptakan berbagai aktivitas ekonomi turunan yang memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar.
Sebagai upaya mendorong pemanfaatan potensi tersebut, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan Workshop Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit Seri 2 di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Workshop Seri 1 yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peserta yang hadir dari unsur pemerintah, pelaku usaha, kelompok tani, akademisi, dan mahasiswa mengikuti workshop yang bertujuan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia perkebunan sekaligus memperluas pemahaman mengenai pengembangan perkebunan sawit yang produktif dan berkelanjutan.
Workshop dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M. Dalam sambutannya, Suardi menyampaikan bahwa daerah kategori 3T memang masih menghadapi berbagai keterbatasan, namun memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan.
"Salah satu sektor yang memiliki prospek strategis adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit terbukti menjadi komoditas unggulan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah," ujarnya.
Menurutnya, pengembangan perkebunan sawit rakyat masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah penggunaan benih yang belum berkualitas. Karena itu, kegiatan workshop dan pasar benih sawit menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas petani sekaligus memperluas akses terhadap benih unggul yang legal, bermutu, dan bersertifikat.
"Saya berharap melalui kegiatan ini para petani memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai teknik budidaya, pemilihan benih unggul, pengelolaan kebun yang efektif, serta penerapan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," katanya.
Lebih lanjut, Suardi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mendukung pengembangan hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memperkuat perekonomian daerah.
"Melalui kegiatan ini saya berharap lahir inovasi serta rekomendasi yang mendukung perubahan nyata bagi perkembangan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat Daya sehingga mampu memperkuat kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi daerah. Kelapa sawit potensinya sangat besar terutama dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Umum Media Perkebunan sekaligus Direktur Jenderal Perkebunan periode 2016–2018, Ir. Bambang, M.M., menyampaikan bahwa saat ini pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sawit rakyat melalui berbagai program yang didanai BPDP.
"Saat ini ada perhatian yang luar biasa dari pemerintah melalui BPDP. Dana dari industri sawit dikembalikan lagi kepada masyarakat, antara lain untuk peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana perkebunan, serta beasiswa," ujarnya.
Menurut Bambang, pemanfaatan program-program BPDP di daerah masih perlu ditingkatkan karena respons masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk daerah 3T, masih relatif rendah. Ia menjelaskan bahwa salah satu titik kritis pengembangan perkebunan sawit terletak pada penggunaan benih.
"Titik kritis pengembangan sawit itu ada di benih. Kalau salah di benih, sudah habis. Karena itu hari ini banyak bicara tentang benih dan penyedia benih tersertifikasi juga hadir di sini," katanya.
Bambang juga mengingatkan bahwa bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat dimanfaatkan oleh pekebun yang sebelumnya menggunakan benih yang tidak sesuai sehingga produktivitas kebunnya rendah.
"BPDP ini khusus diberikan kepada rakyat. Walaupun prosesnya cukup berat, mohon dimanfaatkan resource ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan BPDP, Dwi Nuswantara, menegaskan komitmen lembaganya untuk hadir dan mendukung pengembangan industri sawit di Papua.
"Bentuk komitmen kami, BPDP hadir di Papua untuk membantu, mendukung, dan mendorong industri sawit di daerah. Kelapa sawit merupakan harta nasional dan berkah Tuhan bagi Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan bahwa BPDP mengelola dana yang berasal dari hasil ekspor sawit dan mengembalikannya kembali untuk mendukung pengembangan sektor sawit, khususnya bagi pekebun rakyat.
Hingga saat ini, BPDP telah menyalurkan sekitar Rp13 triliun untuk program peremajaan perkebunan sawit rakyat di berbagai daerah. Namun, pemanfaatan program tersebut di Papua masih relatif rendah.
"Papua Barat Daya saat ini belum ada realisasi program peremajaan sawit rakyat, sementara di Papua sekitar 600 hektare dengan dukungan dana sekitar Rp18 miliar dan Papua Barat sekitar Rp93 miliar. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan daerah lain seperti Aceh, Riau, maupun Sumatera Selatan," jelas Dwi. Menurutnya, dana tersebut bersifat hibah dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok pekebun yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Sekretaris Jenderal POPSI, Hendra J. Purba, mengatakan workshop seri kedua ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada petani terkait budidaya, penggunaan benih unggul, serta pengelolaan kebun sawit yang efektif.
Menurutnya, meskipun keberadaan perkebunan sawit di Papua Barat Daya masih menuai berbagai pandangan, komoditas tersebut telah terbukti memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
"Kelapa sawit telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra. Selain itu, sawit juga menghasilkan berbagai produk turunan, seperti olein untuk minyak goreng dan stearin yang digunakan sebagai bahan baku margarin, kosmetik, dan berbagai produk lainnya," jelasnya.
Melalui penyelenggaraan Workshop Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit Seri 2 di Sorong ini, diharapkan lahir berbagai gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang semakin memperkuat peran perkebunan kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di Papua Barat Daya dan wilayah 3T lainnya di Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
