HOME  ⁄  Nasional

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Siaga Hadapi Dampak El Nino Mulai Juli 2026

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Siaga Hadapi Dampak El Nino Mulai Juli 2026
Foto: (Sumber :Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat kesiapsiagaan mengantisipasi dampak El Nino di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (29/6/6/2026). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat..)

Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026.

Kepala Daerah Diminta Perkuat Koordinasi Mitigasi

Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat internal dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat terkait untuk menyusun langkah mitigasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Tito, fenomena El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta menyebabkan kekurangan pasokan air di sejumlah wilayah.

Ia menjelaskan pemerintah pusat telah menghimpun data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah.

Mendagri juga meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan prediksi pemerintah.

Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Tito mengatakan pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, dan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk dukungan sektor pertanian dan penanganan cuaca.

"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Tito meminta pemerintah desa ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar potensi titik api dapat segera ditangani.

"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani," tuturnya.

Penulis :
Ahmad Yusuf