Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendesak Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun menghadapi kejadian serupa saat musim kemarau.
Usman menilai pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif karena kebakaran hutan dan lahan kerap muncul kembali di lokasi yang sama.
"Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama," kata Usman Husin kepada Parlementaria, Jumat (7/8/2026).
"Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas," katanya.
Menurut Usman, pemerintah perlu mengutamakan pencegahan dibandingkan hanya melakukan penanganan setelah kebakaran meluas.
DPR Dorong Mitigasi dan Patroli Diperkuat
Usman meminta koordinasi antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperkuat untuk memetakan kawasan rawan karhutla.
Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk meningkatkan patroli serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memasuki puncak musim kemarau.
"Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait harus diperkuat," ujar Usman.
"Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi," ujarnya.
Usman juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh daerah-daerah yang selama ini menjadi titik rawan karhutla agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Modifikasi Cuaca Digelar di Sumatera Selatan
Pemerintah sebelumnya mulai melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan pada Selasa (4/8/2026) untuk mempercepat penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Operasi hujan buatan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Senin (10/8/2026) untuk menekan peningkatan titik api akibat musim kemarau.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan pelaksanaan OMC mendapat dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"OMC mulai dilaksanakan sejak Selasa, 4 Agustus 2026," ujar Ferdian.
"Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari BNPB dan direncanakan berlangsung hingga 10 Agustus 2026," ujarnya.
Usman mengapresiasi pelaksanaan OMC, tetapi menilai langkah tersebut seharusnya menjadi pelengkap dalam kondisi darurat dan bukan strategi utama penanggulangan karhutla.
Ia menegaskan strategi pemerintah harus tetap berorientasi pada pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap musim kemarau.
- Penulis :
- Gerry Eka
