Pantau - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mencatat kekurangan sekitar 1.100 guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sehingga diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik untuk menjaga optimalisasi kegiatan belajar mengajar (KBM).
Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur Ruhli Solehudin mengatakan jumlah guru yang tersedia saat ini mencapai sekitar 11.000 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski memiliki sekitar 11.000 guru, Kabupaten Cianjur masih mengalami kekurangan sekitar 10 persen tenaga pendidik.
Kekurangan guru paling banyak terjadi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah selatan Kabupaten Cianjur.
Setiap sekolah di wilayah tersebut rata-rata kekurangan dua hingga empat orang guru.
Kekurangan Guru Didominasi Faktor Pensiun
Ruhli mengungkapkan, "Faktor yang paling tinggi karena banyak yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain, sehingga secara keseluruhan tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan."
Ia menjelaskan pengangkatan PNS dan PPPK hingga saat ini harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Disdikpora Cianjur telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi untuk mengajukan kebutuhan tenaga pendidik.
Pihaknya juga meminta seluruh satuan pendidikan memberdayakan pegawai yang telah tersedia di lingkungan sekolah.
Pengangkatan ASN merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya dapat melakukan pemetaan kebutuhan dan mengajukan usulan penambahan guru.
Kekurangan Guru Berdampak pada Mutu Pendidikan
Kekurangan tenaga pendidik dinilai berdampak terhadap optimalisasi kegiatan belajar mengajar serta mengganggu upaya menjaga kualitas dan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Ruhli mengungkapkan, "Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat."
Selain kekurangan guru, Disdikpora Cianjur juga menghadapi kendala dalam memperbaiki lebih dari seribu ruang kelas yang mengalami kerusakan.
Upaya perbaikan ruang kelas masih terkendala minimnya anggaran dari APBD setiap tahun.
Disdikpora berupaya mencari sumber pendanaan lain melalui bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta dukungan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cianjur untuk pembangunan ruang kelas di wilayah terdekat.
- Penulis :
- Shila Glorya
