Pantau - Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 1447 Hijriah/2026 Masehi resmi berakhir setelah jamaah haji Sulawesi Selatan Kelompok Terbang (Kloter) 43 atau UPG-43 tiba di Indonesia pada pukul 17.05 WITA sebagai kloter terakhir, sebagaimana disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan, "Alhamdulillah, seluruh jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir."
Penyelenggaraan Haji 2026
Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kelompok terbang melalui 16 embarkasi di seluruh Indonesia.
Sebanyak 202.636 jamaah haji reguler diberangkatkan, sementara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jamaah haji khusus.
Sebanyak 1.016 petugas haji khusus turut diberangkatkan untuk mendukung pelayanan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Penyelenggaraan haji 2026 melayani berbagai karakteristik jamaah, terdiri atas 44.247 jamaah lanjut usia, 170.700 jamaah berisiko tinggi, 370 penyandang kebutuhan khusus, serta 275 jamaah pengguna kursi roda.
Pemerintah menyiapkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, dan layanan kesehatan agar jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan.
Pemerintah juga mengoperasikan 15.212 bus antarkota perhajian serta 11.990 trip bus shalawat untuk mendukung mobilitas jamaah.
Layanan kesehatan diberikan secara berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloter, klinik satelit, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, serta kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi.
Evaluasi dan Peningkatan Layanan
Dalam aspek tata kelola, Kementerian Haji dan Umrah menerapkan alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan, menurunkan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, menambah jumlah embarkasi fast track, melakukan digitalisasi berbagai layanan haji, serta menyelesaikan lebih awal berbagai kontrak layanan di Arab Saudi.
Menhaj menegaskan berakhirnya operasional haji bukan berarti berakhirnya upaya peningkatan pelayanan kepada jamaah.
Dalam waktu dekat, Kementerian Haji dan Umrah akan melaksanakan evaluasi menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.
Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, “Kami mencatat masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan di Mina dan penguatan implementasi istithaah kesehatan. Seluruh catatan tersebut akan menjadi fokus evaluasi agar penyelenggaraan haji ke depan semakin profesional, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
