Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Ombudsman RI memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur kembali normal setelah melakukan pengawasan langsung di sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo pada Kamis (2/7/2026).
BPH Migas Pastikan Pasokan dan Kualitas BBM Aman
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap energi tetap terjaga serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPH Migas melakukan uji mutu dan kuantitas BBM, termasuk memeriksa densitas, kandungan air, serta volume BBM yang keluar dari nozzle SPBU.
"Alhamdulillah mulai dari densitas, kemudian alat ukur, dan kandungan air (pada BBM), semua tidak ada yang terjadi melebihi dari ketentuan. Semuanya aman, apalagi kandungan air BBM, bersih (tidak ada kandungan air), tidak ada campuran apapun," ungkap Wahyudi.
BPH Migas juga memantau stok BBM selama periode libur sekolah dan long weekend yang memicu peningkatan konsumsi, terutama untuk Pertalite dan Biosolar.
"Distribusi BBM saat libur sekolah dan long weekend (libur panjang) ini terjadi kenaikan untuk Pertalite sekitar 14-25 persen bergantung pada letak jalur lintasan SPBU. Dan untuk Bio Solar naik antara 20-25 persen. Alhamdulillah, semua ter-cover dan tidak ada masalah," kata Wahyudi.
Pengawasan Bersama Cegah Gangguan Distribusi
Wahyudi menjelaskan kepadatan kendaraan terpantau di sejumlah titik seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Tambak Osowilangun, Kebomas Gresik, Rest Area Km 26 Tol Surabaya arah Malang, hingga koridor Pasuruan-Probolinggo-Banyuwangi menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, BPH Migas mendorong penerapan skema regular, alternative, and emergency (RAE), sementara Pertamina mengerahkan 226 mobil tangki, 15 mobil tangki spot charter, serta merealisasikan distribusi BBM sebanyak 11.350 kiloliter per perjalanan.
Berdasarkan hasil pemantauan, BPH Migas tidak menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dan menilai kepadatan yang sempat terjadi disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi, terutama angkutan logistik.
"Kami memberikan kesempatan kepada Pertamina Patra Niaga untuk melakukan alih alokasi BBM, untuk memperlancar jalannya distribusi BBM kepada masyarakat. Ini merupakan dukungan pemerintah untuk mengurai potensi antrean yang ada di jalur poros (padat lalu lintas logistik) tersebut," ujar Wahyudi.
Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
"Gunakan BBM secukupnya serta membeli BBM secara bijak dan wajar sesuai kebutuhan," katanya.
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyatakan hasil pengawasan menunjukkan distribusi BBM di Jawa Timur telah kembali kondusif.
"Alhamdulillah, kita bisa bergabung dengan BPH Migas membuat pengawasan bersama terkait dengan distribusi BBM di Jawa Timur. Kami melihat secara langsung proses (penyaluran BBM) dari awal hingga akhir. Dan, seperti kita ketahui bersama beberapa minggu lalu terjadi kelangkaan BBM dan hari ini semua bisa berjalan kembali normal," ungkap Rahmadi.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar, Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Daniel, serta perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM Kementerian ESDM.
- Penulis :
- Arian Mesa
