Pantau - Sejumlah pakar menilai pemerintah memiliki dasar kebijakan yang rasional dalam mempertahankan harga BBM nonsubsidi Pertamax di Rp16.250 per liter meski harga minyak dunia mulai turun, karena mempertimbangkan formula harga, strategi price smoothing, serta kondisi keuangan sektor energi.
Price Smoothing Dinilai Jadi Dasar Kebijakan
Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan saat harga Pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250 per liter pada Juni 2026, harga tersebut sebenarnya masih berada di bawah harga yang dihasilkan berdasarkan formula karena harga produk BBM dunia sedang sangat tinggi.
Ia mengatakan, "Ketika pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250 pada Juni lalu, harga tersebut sebenarnya masih berada di bawah harga yang disiratkan formula karena harga produk BBM dunia saat itu sedang sangat tinggi."
Menurut Yayan, model perhitungan yang dikembangkannya menunjukkan keputusan mempertahankan harga Pertamax sudah dapat diperkirakan karena menjadi bagian dari strategi price smoothing yang diterapkan Pertamina.
Ia mengungkapkan, "Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga pertamax, bukan langsung menurunkannya."
Yayan menjelaskan harga BBM nonsubsidi tidak hanya mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, melainkan juga mempertimbangkan formula pemerintah dan perilaku penetapan harga Pertamina.
Untuk Agustus 2026, formula dasar mengarah pada harga sekitar Rp13.700 per liter, namun pendekatan price smoothing memperkirakan harga Pertamax tetap berada di kisaran Rp16.000 per liter atau tidak jauh berbeda dengan harga saat ini.
Ia mengatakan, "Jika pertamax dipangkas ke formula, estimasi pass-through kami menyiratkan sekitar −0,4 poin persentase dari inflasi selama tiga bulan (pelonggaran tahunan dari 3,34 persen menuju sekitar 2,9 persen), jika ditahan, dampaknya nihil dan seluruh penurunan minyak mengalir ke anggaran dan ke pemulihan margin Pertamina."
Transparansi Kebijakan Dinilai Penting
Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai keputusan pemerintah belum menurunkan harga Pertamax masih dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perhitungan yang komprehensif dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia mengatakan, "Harga BBM tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah dunia pada hari tertentu. Pemerintah dan badan usaha juga memperhitungkan harga rata-rata dalam periode tertentu, nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, biaya distribusi, pajak, hingga cadangan untuk mengantisipasi gejolak pasar. Karena itu, penurunan harga minyak dunia tidak selalu harus langsung diikuti dengan penurunan harga jual di dalam negeri."
Kristian menegaskan Pertamax sebagai BBM nonsubsidi tidak wajib mengalami penyesuaian harga setiap kali harga minyak dunia turun selama harga jual masih mencerminkan biaya ekonomi sesuai formula yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mencampurkan mekanisme harga BBM nonsubsidi dengan kepentingan menutup tekanan defisit anggaran negara dan meminta dasar kebijakan disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kristian mengatakan, "Keberhasilan kebijakan energi tidak hanya diukur dari murah atau mahalnya harga bahan bakar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan penyediaan energi, kesehatan keuangan negara, serta kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan."
Sebelumnya, Pertamina menyesuaikan sejumlah harga BBM pada Rabu (1/7/2026), dengan mempertahankan harga Pertamax RON 92 di Rp16.250 per liter, menurunkan harga Pertamax Turbo RON 98 menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter, serta mempertahankan harga Pertamax Green 95 di Rp17.000 per liter.
- Penulis :
- Shila Glorya
