DTKJ Usulkan Tarif Tunggal Rp5.000 Transportasi Jakarta untuk Integrasi TransJakarta dan Moda Terhubung Lainnya

Pantau - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta termasuk TransJakarta dengan skema tarif tunggal Rp5.000 yang terintegrasi untuk layanan mikrotrans, BRT, dan non-BRT pada Jumat (3/7/2026) di Jakarta.

Usulan Tarif Terintegrasi Transportasi Jakarta

DTKJ mengusulkan tarif tunggal Rp5.000 untuk layanan transportasi dalam kota Jakarta sebagai hasil kajian integrasi layanan TransJakarta.

Sugihardjo mengatakan, "Besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp5.000." ungkapnya.

Usulan tersebut mencakup integrasi layanan mikrotrans, BRT, dan non-BRT dalam satu sistem tarif yang sama.

Sugihardjo menjelaskan bahwa skema ini dinilai dapat mengurangi beban biaya perjalanan berulang bagi pengguna transportasi umum.

Perbandingan Tarif dan Dampak Integrasi Layanan

Ia menyebutkan bahwa meskipun tarif BRT berpotensi naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, masyarakat dapat diuntungkan karena tidak perlu membayar ulang saat berpindah layanan.

Sugihardjo mengatakan, "Kalau misalnya selama ini Rp3.500 naik BRT terus nyambungnya nggak ke BRT, ke non-BRT, berarti nambahnya berapa? Rp3.500 dua kali kan, jadi Rp7.000. Kalau sekarang dengan Rp5.000 naik apa turun ongkosnya?" ia mengungkapkan.

DTKJ juga mengusulkan tarif TransJabodetabek sebesar Rp10.000 yang dirancang tetap terhubung dengan sistem TransJakarta serta rencana integrasi dengan LRT dan MRT di masa depan.

Sugihardjo menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

Penyesuaian Tarif dan Peningkatan Kualitas Layanan

Ia menekankan bahwa setiap penyesuaian tarif harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan agar tetap memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna transportasi umum.

Sugihardjo mengatakan, "Kami mendorong untuk adanya penyesuaian tarif tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan." ia mengungkapkan.

DTKJ menilai skema tarif baru ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemangku kepentingan sebelum diterapkan secara resmi