
Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mendorong pemerintah memberikan insentif khusus bagi Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, guna menjaga keberlanjutan pengembangan desa di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata.
Pernyataan tersebut disampaikan Erna saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan pada Jumat (3/7).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk melihat secara langsung kesiapan Desa Wisata Cibiru Wetan dalam mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat.
Erna mengapresiasi berbagai capaian Desa Cibiru Wetan yang telah berstatus sebagai desa mandiri sekaligus desa percontohan nasional.
"Saya memberikan apresiasi luar biasa atas prestasi yang dicapai. Desa Cibiru Wetan merupakan desa dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia dan menjadi desa percontohan nasional bagi desa-desa lainnya," ungkap Erna.
Minta Dukungan Infrastruktur dan Fiskal
Menurut Erna, keberhasilan Desa Cibiru Wetan juga menghadirkan tantangan baru seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah wisatawan.
Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta volume sampah yang hingga kini masih ditangani secara mandiri oleh pemerintah desa.
"Desa mandiri dengan aktivitas ekonomi yang tinggi tentu tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalannya secara mandiri. Karena itu saya berharap pemerintah memberikan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan desa ini sebagai desa percontohan nasional," katanya.
Erna menilai dukungan pemerintah perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur kawasan wisata, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, serta tambahan dukungan fiskal agar desa tetap mampu mempertahankan kualitas layanan dan pengembangannya.
Ia juga menegaskan pembangunan desa merupakan bagian dari agenda nasional yang membutuhkan sinergi lintas kementerian.
"Untuk membangun desa tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pariwisata atau Kementerian Desa PDT saja. Perlu kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan agar desa-desa yang sudah mandiri tetap memperoleh dukungan, terutama melalui tambahan fiskal," ujarnya.
Erna menambahkan desa yang telah berstatus mandiri tetap memerlukan pendampingan agar mampu menghadapi tantangan baru yang muncul seiring perkembangan ekonomi.
"Jangan sampai desa yang sudah menjadi contoh nasional justru mengalami kendala karena keterbatasan dukungan. Perlu ada perhatian khusus atau fase pasca-mandiri agar keberhasilan yang sudah dicapai dapat terus dipertahankan," tuturnya.
Desa Harapkan Penguatan SDM dan Digitalisasi
Sementara itu, Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna berharap pemerintah memberikan intervensi khusus untuk memperkuat pengembangan desa wisata.
Dukungan yang diharapkan meliputi penguatan sumber daya manusia, percepatan digitalisasi desa, serta pembangunan infrastruktur yang belum dapat dipenuhi melalui kemampuan fiskal desa.
Hadian juga berharap pengelola desa wisata memperoleh kesempatan mempelajari tata kelola pariwisata dari negara lain agar daya saing desa wisata Indonesia semakin meningkat di tingkat nasional maupun internasional.
- Penulis :
- Gerry Eka





